Dadang Ngarep Golkar Tak Persoalkan Pilihan Politiknya

 Sebelumnya 
Berangkat dari kesepakatan yang tidak tercapai itu, Cucun mengaku pihaknya memutuskan hengkang dari koalisi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lain.

Alhasil, PKB pun berhasil menggandeng Nasdem dan Demokrat untuk mengusung DS-Syahrul Gunawan. Menurut Anggota DPR RI ini, sudah saatnya PKB dengan NU memimpin Kabupaten Bandung. "Calon Bupatinya harus dari kader PKB," tegas Cucun.

Sementara itu DS sendiri mengaku langkahnya untuk "hijrah" ke PKB tak lepas dari dorongan para alim ulama NU yang selama ini mendukungnya.

"Saya ini kan menunggu skenario dari Allah SWT. Kemudian ada harapan dan keinginan dari masyarakat, para tokoh dan alim ulama meminta saya untuk berangkat maju mencalonkan diri, jadi apa boleh buat saya Lilahitaala," ujarnya.

Baca juga : Tolak RUU HIP, Demokrat Pastikan Tak Bermain Kartu Politik

"Mudah-mudahan membawa berkah dan inilah yang terbaik untuk Kabupaten Bandung," tambah DS.

Meskipun demikian, DS mengaku pihaknya sudah siap dengan segala konsekuensi dari langkahnya tersebut. Termasuk soal sanksi dari Golkar dan keanggotaaanya di DPRD Jawa Barat.

"Sesuai AD/ART, tidak masalah saya harus mundur dari keanggotaan Golkar. Begitu juga posisi di DPRD Jabar. Itu sudah resiko, setiap anggota dewan dari partai manapun yang mencalonkan diri dalam Pilkada, otomatis berhenti. Artinya saya siap untuk berhenti dari anggota dewan bila sudah ditetapkan sebagai calon bupati oleh KPU," tutur DS.

Dalam kesempatan itu, DS juga meminta pihak DPD Partai Golkar tidak mempermasalahkan pilihan politiknya untuk berlabuh ke PKB. 

Baca juga : Paksain Pilkada Tanpa Persiapan Matang, Bukan Pilihan Kredibel

"Alangkah lebih baik, jika semua pihak melakukan introspeksi dan koreksi diri sendiri. Setiap partai punya AD/ART, saya rasa tidak usah dipermasalahkan terlalu jauh. Tinggal koreksi dan introspeksi lah," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Litbang DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Yanto Setianto menyayangkan sikap Dadang Supriatna yang dikabarkan telah mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon Bupati Bandung sekaligus menerima KTA dari PKB langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu.

Yanto menilai, Dadang Supriatna telah melanggar aturan partai dan mengingkari pakta integritas.

Yanto mengatakan ada beberapa hal yang secara hukum DS dianggap telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Partai Golkar.

Baca juga : Penunggang Gelap Bansos Melukai Perasaan Rakyat

"Pertama waktu penyampaian visi-misi sebagai peserta penjaringan bakal calon bupati dari partai Golkar, telah menandatangani fakta integritas akan mematuhi AD/ART partai dan akan menerima keputusan hasil konvensi. Jika tidak, maka aturannya harus berhenti dari keanggotaan partai golkar," kata Yanto, Jumat (24/7/2020). [D.R]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.