Tegas, PDIP Ingin Presiden dan Wapres Dua Periode dan Dipilih Langsung Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - PDIP memastikan tidak akan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Partai banteng moncong putih itu tegas, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, kemudian tidak dapat dipilih kembali. 

"PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode, dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali," tegas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan pers yang diterima rmco.id, Selasa (3/12).

Baca juga : Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Ada Yang Ingin Tampar Muka Saya

Hasto bilang, PDIP memang partai terdepan yang mengusulkan amendemen terbatas UUD 1945. Tapi, yang diusulkan hanya menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara. 

Sementara pembatasan masa jabatan presiden tidak diutak-atik. Pun, dengan mekanismenya yang dipilih rakyat secara langsung. "Presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," tegas Hasto lagi. 

Baca juga : Presiden 3 Periode, Wacana Racun

Haluan negara, disebut Hasto sebagai road map yang bersifat strategik, dan mengandung arah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melipatgandakan kemampuan produksi nasional. 

Kemudian, bagaimana pengembangan industri strategis dari hulu ke hilir, dan tata perekonomian Indonesia yang membangun kedaulatan bangsa di bidang energi, pangan, keuangan, pertahanan, dan lain-lain. Haluan negara akan menjadi cetak biru bagi masa depan negara. 

Baca juga : Senin Besok, Pengendara Skuter/Otoped Bakal Ditilang

"Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia Raya," papar Hasto. 
Usulan lain partai besutan Megawati Soekarnoputri itu adalah pemisahan pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

 "PDIP ingin menata sistem politik nasional. Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif," imbuhnya. Hasto mengatakan, sikap PDIP itu sebagai tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. [OKT]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.