Paksain Pilkada Tanpa Persiapan Matang, Bukan Pilihan Kredibel

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu merupakan upaya menjunjung tinggi posisi kedaulatan rakyat. Hanya saja, upaya mulia ini kurang patut dilaksanakan dengan cara memaksakan diri. Apalagi tanpa persiapan matang, itu pilihan tidak kredibel.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, kemarin. Persiapan pilkada tidak matang dimaksud adalah tentang regulasi. Akan seperti apa mekanisme hingga ketentuan dalam pelaksanaan pilkada nantinya, sementara situasi nasional tengah dilanda krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. 

Baca juga : Digelar Desember, Pilkada Bisa Kuras Uang Negara

Ditambah lagi, lanjut Titi, pemerintah selaku penyelenggara negara belum siap tentang jumlah anggaran. Diperkirakan, berpotensi anggaran pilkada akan membengkak. Bahkan dalam perhitungan skenario lain, pemerintah perlu mengucurkan dana tambahan hingga Rp 4,5 triliun. 

“Tapi, memaksakan pilkada di tengah regulasi belum tuntas, anggaran belum pasti, kapasitas petugas terancam bermasalah, serta pemilih terbatas akses informasi, itu adalah pilihan tidak kredibel,” tuturnya. 

Baca juga : Trump Dilawan Menhan

Sementara, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berpendapat sama. Menurut Hadar, sejauh ini persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 belum benar-benar bisa dikategorikan siap. 

“Pandemi Covid-19 masih mengancam. Peraturan pelaksanaan belum ada. Kebutuhan dana tambahan bisa mencapai Rp 4,5 triliun. Belum tahu pasti dana akan didapat dari mana dan kapan siap. Apakah bijak Pilkada 2020 dilanjutkan?” tegasnya. 

Baca juga : Posisi Pemerintah Cuma Penjamin, Bukan Pemberi

Hadar menyebut, berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari Pusat Data Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, mayoritas responden berharap agar Pilkada 2020 ditunda setidaknya sampai 2021. Hal ini didapati jawaban lantaran responden khawatir akan terjangkit Covid-19. 

“Masih mau diteruskan Pilkada 2020? Hasil jejak pendapat Litbang Kompas: sebagian besar (66 persen) responden berharap pilkada ditunda tahun depan. M¬ereka (67,7 persen) khawatir dampak negatif akan timbul jika dilaksanakan,” tuturnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.