Demokrat Ceraikan PDIP

RM.id  Rakyat Merdeka - Omongan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal "Semoga Sumbar (Sumatera Barat) dukung negara Pancasila" berbuntut panjang. Akibat omongan itu, peta politik Pilkada Sumbar berubah drastis. Cagub-cawagub Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni, yang popularitasnya masih teratas, khawatir suaranya tergerus akibat omongan putri Megawati itu. Karena itu, jagoan Demokrat ini memutuskan memilih mengembalikan SK dukungan dari PDIP. 

Mulyadi dan Ali Mukhni, yang juga didukung PAN, memilih tak menerima SK dukungan PDIP lantaran kecewa atas pernyataan Puan ketika membacakan deklarasi terhadap mereka. Keduanya merasa cukup dengan dukungan dari Demokrat dan PAN. Terlebih, jumlah kursi dari dua partai itu sudah memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Sumbar.

Baca juga : Omongan Puan Digoreng-goreng

Koalisi Demokrat dan PAN mengantongi 20 kursi di DPRD Sumbar. Masing-masing partai punya 10 kursi. Jumlah ini sudah melebihi batas minimal kursi DPRD Sumbar untuk mengusung pasangan cagub-cawagub, yakni 14. Mulyadi adalah politikus Demokrat. Sementara Ali Mukhni adalah kader PAN yang saat ini menjabat Wali Kota Pariaman. 

Ali Mukhni menjelaskan, pilihan itu diambil setelah muncul desakan dari masyarakat Sumbar, baik yang ada di kampung halaman maupun di tanah rantau. "Banyak tokoh Minang yang menelepon, menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," ujar Ali, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, kemarin. 

Baca juga : Banyak Tokoh Bergabung, Demokrat Serasa Dapat Vitamin

Politisi Demokrat, Cipta Panca Laksana mengkonfirmasi pengembalian SK tersebut. Dia mengaku telah menghubungi Mulyadi dan meminta sendiri agar mengembalikan dukungan dari PDIP itu. "Saya tadi baru telponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP," katanya, di akun Twitter @panca66, kemarin. 

Kata dia, Mulyadi setuju mengembalikan dukungan tersebut. Ia berharap, pengembalian dukungan dapat menjaga pencalonan Mulyadi-Ali Mukhni. "Prinsipnya, dia setuju dengan saran saya. Mudah-mudahan ada mekanisme pengembalian dukungan seperti itu. Daripada memberi efek negatif. Toh, dukungan Partai Demokrat dan PAN sudah cukup," jelas dia.

Baca juga : KSP dan PP Muhammadiyah Siap Dukung Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI Ilegal

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief ikut memberi penjelasan. Kata dia, Demokrat dan PDIP berkoalisi di 40 Pilkada seluruh Indonesia. Soal kasus di Sumbar, Andi memastikan hubungan Demokrat dan PDIP masih harmonis. 

“Soal Pilgub Sumbar, dukungan PDIP baru lisan, belum B1KWK (formulir bakal calon untuk mendaftar di KPU). Jadi, tidak benar ada pengembalian SK. Karena baru dukungan lisan,” kata Andi Arief, di akun @andiarief__, kemarin. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.