Pilkada Diprediksi Tak Akan Dongkrak Konsumsi Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak akan banyak menggerakkan perekonomian di era pandemi.

Berdasarkan data Pilkada Serentak pada Februari 2017, per­tumbuhanLembagaNonProfit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencapai 8,08 persen pada kuartal satu (Q1) 2017, lebih tinggi dibandingkan Q1 2016 yang mencapai 6,41 persen.

“Untuk konsumsi rumah tangga, data pada periode yang sama menunjukkan pertumbuhan konsumsi melambat dari 4,96 persen pada Q1-2016, menjadi 4,94 persen di Q1- 2017,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Jadi, sambung Yusuf, pilkada hanya berkontribusi pada pos LNPRT saja dan secara kontribusi juga relatif kecil. Sementara dorongan konsumsi masyarakat relatif lebih kecil lagi.

Baca juga : Mardani: Erick Sukses Lakukan Banyak Transformasi dan Efisiensi

Namun, lanjut dia, jika dilihat dari subpos konsumsi rumah tangga pada 2017, ada peningkatan pada konsumsi pakaian dan alas kaki. Hal ini seringkali dianggap meningkat karena banyaknya kaus peserta pilkada yang dibagikan ke masyarakat.

Namun, secara khusus, masyarakat tidak melakukan kegiatan konsumsi karena mendapatkan barang-barang tersebut secara gratis.

“Apalagi, saat ini ada protokol kesehatan. Pasti kampanye terbuka juga akan dibatasi, sehingga aktivitas pembagian kaus juga relatif kecil,” tutur Yusuf.

Selain itu, potensi risiko penularan Corona juga akan lebih besar, karena saat ini tren kasus positif masih mengalami peningkatan dan belum terlihat akan melandai.

Baca juga : Pilkada 2020, Dua Daerah Jawa Timur Lawan Kotak Kosong

“Jadi, kalau dibandingkan antara manfaat dan risiko penularan Corona, jauh lebih besar risikonya. Artinya, pemerintah harus waspadai lonjakan pasien kalau nekat gelar Pilkada Serentak 2020,” jelas Yusuf.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, momen Pilkada Serentak 2020 merupakan momentum emas untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Selain itu, pilkada juga diharapkan mampu mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial.

“Menteri Dalam Negeri sudah mengimbau agar kampanye yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah terkait dengan upaya penanganan Covid-19.

Baca juga : Diresmikan Presiden, Tol Pekanbaru-Dumai Dongkrak Ekonomi Riau

Termasuk bagaimana kepala daerah menangani pandemi di daerahnya,” ungkap Airlangga di Jakarta, baru baru ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus berangkat sebagai kepentingan nasional, termasuk di masa pilkada.

“Untuk penanganan Corona, tidak bisa kita bergerak sendirisendiri. Ini bukan ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga. Kita harus bersinergi bersama untuk mengatasi wabah ini,” kata Luhut. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.