Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tindaklanjuti Laporan Warga Jelang Pilkada

Bawaslu Surabaya Garap Penyalahgunaan Bansos

Sabtu, 21 Nopember 2020 08:08 WIB
Ilustrasi Pilkada Serantak 2020. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi Pilkada Serantak 2020. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya menindaklanjuti laporan warga mengenai dugaan penyalahgunaan paket bantuan sosial (bansos) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada warga. Hal ini dinilai menguntungkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertentu jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020.

Pengusutan Bawaslu itu dilakukan karena adanya laporan dugaan bantuan dari BNPB itu dipakai sebagai alat kampanye oleh kandidat di Pilkada Surabaya. “Memang ada warga melaporkan,” aku Ketua Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar di Surabaya, kemarin.

Berita Terkait : Baskara: Tindak Tegas Siapa Pun Yang Bikin Kegiatan Pengumpulan Massa

Dia menjelaskan, laporan warga mengenai dugaan bantuan BNPB sudah diterima Bawaslu Surabaya pada Kamis (19/11), dan akan segera ditindaklanjuti.

Ditegaskan, Bawaslu Surabaya akan menginvestigasi masalah ini. Karena jika memang ada penyalahgunaan bantuan BNPB, maka ada konsekuensi hukumnya. “Kami masih mengkaji unsur dugaan pelanggarannya. Kasus ini masih kami dalami,” ujar Agil.

Berita Terkait : Warga Belitung Minta Program Padat Karya Penanaman Mangrove Terus Berkesinambungan

Anggota Bawaslu Jawa Timur (Jatim) Aang Kunaefi menyebut kan, praktik politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020 diprediksi tidak akan mempengaruhi warga dalam memilih pasangan calon tertentu. “Insya Allah, kecil kemungkinan ada praktik politik uang di Pilkada Surabaya. Sebab masyarakat semakin lama semakin kritis dan bisa menilai calon pemimpin,” ujarnya.

Bawaslu Jatim, lanjut Aang, bersama Bawaslu Surabaya dan Bawaslu Kabupaten/Kota tetap intens menganalisis dan mengi dentifikasi kondisi pelaksanaan pesta demokrasi setempat. Bawaslu juga akan giat melaku mkan “patroli” sampai ke daerah-daerah untuk menekan terjadinya praktik politik uang. “Dalam giat ini, Bawaslu melibatkan secara aktif tokoh masyarakat setempat,” katanya.
 Selanjutnya