Senator Filep Dorong Kejaksaan Lakukan Investigasi

 Sebelumnya 
Penegakan hukum, lanjutnya, harus segera dilaksanakan seadil-adilnya guna mendukung terciptanya tatanan birokrasi yang baik dan bersih yang sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian, kepercayaan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua bisa segera terwujud.

Baca juga : DPR: Kejaksaan Jangan Gentar

Filep menyebut, hari ini rakyat di Papua sudah jenuh melihat kondisi birokrat yang menguasai anggaran untuk kepentingan kelompoknya.

"Untuk menjawab harapkan rakyat, segera telusuri lebih dalam yayasan-yayasan yang berkorelasi para pejabat birokrat Papua agar ada efek jera dalam pengelolaan ABPB dan Dana Otsus," tegas Filep.

Baca juga : Dubes RI Dorong Kerja Sama Kesehatan Dengan Kamboja

Sebelumnya, PPATK telah melaporkan setidaknya 80 hasil analisis transaksi mencurigakan yang bersumber dari penggunaan APBD dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Laporan PPATK menyebut, terdapat 53 orang dari lingkungan pejabat pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan rekanan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlibat dalam transaksi tersebut. Temuan transaksi yang mencurigakan itu berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.