Dark/Light Mode
Wartawan Senior
Sebelumnya
Mahalnya biaya pilkada juga jadi pemicu korupsi di daerah. Untuk jadi bupati atau walikota rata-rata dibutuhkan Rp 25 miliar. Untuk jadi gubernur diperlukan sedikitnya Rp 100 miliar.
Akibatnya, calon bupati atau walikota cari uang kanan kiri. Cari pinjaman ke kontraktor atau cukong. Dengan janji kalau jadi, akan memberikan pekerjaan atau proyek ke sang cukong.
Baca juga : Segera Banjiri Pasar Sembako
Hal seperti inilah yang akhirnya membuat si oknum bupati atau oknum walikota berbuat curang. Dengan mengajak para kepala dinas, si oknum kepala daerah itu kemudian mengatur-atur proyek. Dari sinilah korupsi dimulai.
Supaya permainan berjalan lancar, si oknum kepala daerah biasanya mengajak pimpinan DPRD untuk ikut membagi proyek kepada para cukong.
Baca juga : Badai Terjang Kemenkeu
Untuk memberantas korupsi di daerah, kita berharap, KPK mengawasi secara ketat daerah-daerah yang proyeknya banyak. Begitu ada tandatanda oknum kepala daerah dan oknum pimpinan DPRD bermain, segera lakukan OTT. Kalau KPK bertindak cepat, cermat dan tegas, korupsi di daerah pasti menurun drastis.
Lebih penting lagi, tindakan tegas KPK akan menimbulkan efek jera. Apalagi kalau sepanjang tahun, tim KPK turun ke daerah-daerah. Para kepala daerah dipastikan bakal berpikir seribu kali untuk memainkan uang negara. Karena pasti akan kena OTT.
Baca juga : Stop Pamer Kekayaan
Jadi tim KPK memang mesti lebih sering turun ke kabupaten dan kota, untuk memonitor proses tender proyek dan lelang jabatan. Semakin sering KPK turun ke daerah-daerah, semakin takut kepala daerah berbuat curang. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
