Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Jabodetabek sudah kembali ke wajah lama. Kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan sehari-hari lagi. Bahkan, beberapa pihak menyebut, macet di Jabodetabek saat ini lebih parah ketimbang macet sebelum pandemi Covid-19 melanda. Berbagai keluhan pun muncul akibat kemacetan ini.
Kemacetan ini sebenarnya bukan hal aneh. Betapa tidak, jumlah mobil dan sepeda motor terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhannya tidak sebanding dengan penambahan panjang dan lebar jalan di Jabodetabek.
Berdasarkan catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil sepanjang 2022 tembus 1.048.000 juta unit. Angka ini naik 18 persen dibanding 2021. Sebagian besar mobil-mobil tersebut dibeli masyarakat Jabodetabek, yang sehari-hari banyak beraktivitas di Jakarta.
Baca juga : Tante Ernie, Depresi Akibat Suami Selingkuh
Penjualan sepeda motor lebih banyak lagi. Sepanjang 2022, penjualan sepeda tembus 5.221.470 unit atau mengalami kenaikan hingga 3,2 dibanding 2021. Bisa dibayangkan, sudah betapa padatnya jalanan dengan penambahan jumlah kendaraan ini.
Kemacetan yang terjadi jelas menimbulkan kerugian besar. Baik dari sisi waktu yang terbuang di jalan maupun dari sisi konsumsi BBM. Belum lagi kerugian akibat meningkatnya polusi udara yang dibuang dari knalpot-knalpot kendaraan.
Berdasarkan kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, kemacetan yang terjadi di Jabodetabek mengakibatkan kerugian ekonomi senilai Rp 71,4 triliun per tahun. Kerugian berasal dari pemborosan BBM dan menurunnya produktivitas karena hilangnya waktu masyarakat selama terjebak macet.
Baca juga : Wisatawan Tewas Akibat Minum 12 Gelas Cocktail
Dalam kajian itu, per hari terjadi pemborosan BBM sebanyak 2,2 juta liter di enam kota metropolitan yang menjadi acuan. Kemudian, diperkirakan ada sebanyak 6 juta orang kehilangan waktu setiap jam akibat kemacetan itu.
Jika ditambah dengan kemacetan di Bandung Raya, kerugiannya lebih besar lagi. Menurut Presiden Jokowi, kerugiannya bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Jumlah yang sangat besar.
Kemacetan ini jelas membebani ekonomi, baik dari masyarakat maupun dari APBN. Dari sisi masyarakat, akibat kemacetan itu, ongkos untuk membeli BBM bertambah banyak. Dari sisi APBN, subsidi BBM juga semakin bengkak. Sebab, sebagian besar BBM yang digunakan masyarakat masih disubsidi.
Baca juga : Ryo Langsung Nyetel Bareng Skuad Macan Kemayoran
Untuk mengatasi kemacetan ini, Pemerintah sebenarnya sudah membangun banyak transportasi umum. Ada MRT, KRL Commuter Line, TransJakarta, dan yang terbaru LRT. Namun, semuanya masih belum cukup. Sebagian masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sepertinya perlu terobosan lain dan ketegasan dari Pemerintah, agar masalah macet ini tidak terus menjadi momok ekonomi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
