Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Bagaimana sebaiknya hubungan bisnis, kekuasaan dan politik? Sebaiknya jaga jarak. Apalagi di negara yang cenderung “semuanya bisa diatur”.
Di daerah misalnya, hubungan ini sangat terasa. Pilkada “ditentukan” pebisnis. Para pemilik modal. Usai pilkada, potensi “perselingkuhan” antara politik, bisnis dan kekuasaan, sangat terasa.
Baca juga : "Kursi Emas Pun Tidak Nyaman"
Kondisi ini tentu saja tidak sehat. Beberapa kepala daerah sangat pandai menghitung untung-rugi. Dampaknya, proyek-proyek pemerintah dinggap sebagai lahan basah. Tidak sedikit yang kemudian terjerat kasus hukum. Terjaring KPK.
Akibatnya, politisi dan jabatan politik tidak lagi sakral. Kehilangan marwah. “Kalau mau kaya, jangan jadi politisi”, kata Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan, dua tahun lalu.
Baca juga : Berlapang-lapang Di Rempang
Tapi, awal 2000-an, ada juga pernyataan sebaliknya. “Kalau mau kaya, jadilah politisi”. Pernyataan legendaris ini disampaikan Mochamad Basuki, yang pernah menjabat Ketua DPRD Jatim.
Saat itu, anggota Fraksi PDI-P ini pernah tersangkut kasus korupsi. PDI-P memecatnya. Dia kemudian pindah ke Gerindra. Jadi anggota DPRD lagi. Kena OTT KPK lagi. Kasusnya sama, korupsi.
Baca juga : Kualitas Udara Dan Harga Beras
Walau sudah 20 tahun, pernyataan “kalau mau kaya jadilah politisi”, tampaknya masih relevan. Tak jauh berubah, meski rezim datang silih berganti.
Sekarang, bahkan yang secara ekonomi sangat kuat pun kian tertarik masuk politik. Apakah politik dan kekuasaan sudah menjadi sarana penunjang yang dahsyat untuk kelancaran bisnis? Kalau ada, seberapa dalam pengaruh itu. Apakah hubungan ini sudah dalam taraf yang membahayakan?
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
