Dark/Light Mode

Demokrasi di Jalan Gelap

Minggu, 5 Juli 2020 05:01 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalau tidak ditangkap KPK, tidak banyak yang tahu kalau Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur adalah sepasang suami istri. Suaminya bupati, istrinya Ketua DPRD. Sungguh pasangan “ïdeal”.

Fenomena seperti ini cukup banyak di Indonesia. Ada juga yang adik-kakaknya menjadi kepala daerah dan wakilnya. Di lembaga eksekutif dan legislatif, variannya banyak.

Meski cukup lama menjadi keserahan, persoalannya tak pernah selesai. Dalih bahwa semua memiliki hak yang sama, tak peduli keluarga dekat, selalu dikemukakan.

Berita Terkait : Amerika Terus Kompori China

Belakangan, juga muncul istilah oligarki politik. Kekuasaan di tangan sekelompok kecil orang ini kian menjauhkan Indonesia dari kata ideal.

Dampaknya, misalnya, pembuatan kebijakan atau proses politik bisa “dikendalikan” para oligark yang berada di depan atau di belakang panggung. Para sponsor politik, juga terkadang ikut-ikutan mengatur.

Sebenarnya, sudah ada upaya untuk mengerem dinasti politik ini. Tapi,  pada 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya, secara tak langsung melegalkan dinasti politik. Diizinkan.

Berita Terkait : Danny Pomanto Bakal Duel Lawan Dinasti Yasin Limpo

Dalam praktiknya, di pilkada, suami-istri bisa berganti posisi di pemerintahan. Berputar di situ-situ saja. Seperti yang terjadi Kutai Timur ini. Suaminya bupati, istrinya Ketua DPRD.

Karena belum bisa dihentikan, ada yang kemudian mengusulkan sanak keluarganya menjadi menteri (di musim reshuffle kabinet), ikut pilkada lagi, jadi pimpinan lembaga pemerintah, pejabat BUMN dan berbagai posisi penting lainnya.

Meski MK tak melarang “dinasti politik”, fenomena ini perlu dipikirkan lebih serius. Perlu ada jalan keluar yang cepat dan tepat untuk mengantisipasi munculnya sabotase demokrasi. Demokrasi seolah-olah.

Berita Terkait : Harus Agresif di Hulu, Harus Agresif di Hilir

Kenapa seolah-olah? Karena, rakyat diberi kebebasan memilih secara langsung. Ini demokrasi, benar demokrasi, tapi, pilihan rakyat seolah tak ada artinya. Bisa diselewengkan. Karena, para pemimpin atau kepala daerah seperti bebas menentukan segalanya.

Bersama sanak keluarga atau kerabat serta para “sponsor”, mereka punya potensi keluar dari rel, menentukan jalan sendiri yang terkadang gelap, tanpa pantauan dan kontrol.

Memang tidak semuanya demikian. Tidak sedikit juga yang lurus, benar-benar demi rakyat. Tapi, berapa banyak yang bisa dipantau rakyat?(*)