Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Mahalnya Politik Pangan

Senin, 2 November 2020 05:01 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketahanan pangan itu bagian dari Ketahanan Nasional. Ada hubungannya dengan kedaulatan negara. Kalau sebuah bangsa memiliki ketahanan pangan maka Ketahanan Nasionalnya terjaga, begitu pula Kedaulatan Negara. Dengan demikian, ini merupakan bagian dari national interest.

Soal menerjemahkan visi dan misi ini, Presiden Jokowi sudah benar pernah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengomandani masalah ketahanan pangan. Kenapa demikian? Bukankah seharusnya Menteri Pertanian? 

Baca juga : Prabowo Masih Karantina

Banyak tafsiran pastinya. Bukankah urusan pangan sejatinya dikomandoi Menteri Pertanian? Ada apa ini? Jawaban pastinya tentu ada pada Presiden Jokowi. Pasti alasan yang tidak bisa diketahui publik di balik fenomena tidak biasa ini.

Boleh jadi, alasan di balik keterlibatan dan tanggung jawab penuh Menhan dalam urusan ketahanan pangan ini terkait erat dengan realitas bahwa pangan bukan semata manajemen pertanian tapi sudah jadi ranah ketahanan nasional. Ada politik pertahanan di balik tata kelola pertanian.

Baca juga : Banteng Jangan Asbun

Dalam konteks percaturan geo ekonomi politik, pangan telah menjadi bagian dari perang dominasi antar bangsa. Oleh karenanya penting peran dominan lembaga pertahanan dan ketahanan negara dalam setiap proses penyelenggaraan dan penyediaan pangan. Dari hulu sampai hilir mesti berada dalam visi ketahanan nasional.

Peran Menhan yang kentara di fase awal sangat krusial: penyediaan lahan. Soal ini merupakan sensitif isu apalagi skala kebutuhan lahannya, skala berjuta-juta hektar. Soal lahan ini banyak mafia dan percaloan tanahnya.

Baca juga : KPK, Mati Suri

Demikian keadaannya maka amat baik bila terbentuk sistem ketahanan yang melindungi kegiatan penyediaan, pengadaan, pembukaan, penanaman, perawatan dan panen. Kalau sudah berhasil dalam tata kelolanya maka mimpi swasembada pangan segera terwujud. Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Ketahanan pangan perlu political will yang kuat. Tidak bisa asal-asalan. Kita tunggu aksi Menhan memimpin pasukan menjadikan Indonesia sebagai pusat pangan dunia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.