Dark/Light Mode

DPR Soroti Tunggakan Honor Panpel Asean Games 2018

Kamis, 9 Juli 2020 19:34 WIB
Rapat soal tunggakan honor panitia pelaksana Asean Games 2028 di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7). (Foto: Istimewa)
Rapat soal tunggakan honor panitia pelaksana Asean Games 2028 di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.  

Atas dasar reviu itu, BPKP melalui Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memutuskan untuk mempertimbangkan pembayaran honor hanya sebesar Rp 5.943.400.000,-, atau selisih Rp 6.427.950.000 dari total kekurangan yang diajukan Panpel INASGOC.

 Sesuai peraturan di BPKP, reviu itu terbatas pada kesimpulan berdasarkan dokumen yang diterima. Tujuannya pun untuk memberi pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai PA, sekaligus penanggung jawab dalam penyelesaian kekurangan honorarium tersebut.  

Baca juga : Resa Aditya Sambut Baik Penundaan Final Piala Asia U-16

"Pertimbangan BPKP tersebut hingga kini belum juga direalisir oleh Kemenpora. Belum ada satupun personel yang menerima honorarium tahun 2016 tersebut.

Reviu BPKP itu juga tidak sesuai karena tidak seluruh Panitia mendapatkan haknya atas gaji Panitia INASGOC 2016. Oleh sebab itu, kami terus memperjuangkan," ungkap Johanna Ambar, juru bicara IKAPAN AG 2018 yang di tahun 2016 bertugas di Direktorat Akomodasi Asian Games 2018.

Ketidaksesuaian itu terjadi karena reviu BPKP hanya mempertimbangkan akan membayar penuh gaji tiga departemen saja, yakni General Affairs, Finance, dan Procurement. Padahal tiga departemen tersebut merupakan departemen pendukung.

Baca juga : Di Tengah Pandemi, Kinerja IHSG Terus Menguat

Sementara tujuh departemen yang terlibat secara teknis dan benar-benar bekerja, bahkan dengan dana sendiri, di tahun 2016 itu, justru tidak dipertimbangkan untuk dibayar gajinya sama sekali.  

“Tujuh departemen yang direviu BPKP tidak dicantumnya besaran gajinya, alias hanya Rp 0,- yakni Departemen Transportation, Accommodation, Catering, Accreditation, Media PR, Promotion, Games Look & Socialization, dan Arrival Departure. Padahal mereka bekerja keras dalam menyiapkan enam kegiatan besar persiapan Asian Games 2018 di tahun 2016 tersebut. Hal ini jelas melukai profesionalisme panpel INASGOC,” gugatnya.  

Sebenarnya, dasar kebijakan pembayaran honorarium itu sudah kuat dan sangat jelas. Para personil Panpel Asian Games 2018 ditunjuk berdasarkan 3 Surat Keputusan (SK) Panitia Penyelenggara, yakni SK No: 001a/KEP-PP/PN-INASGOC/I/2016, SK NO : 010/PANNAS INASGOC/VI/2016, dan SK NO : 012a/KEP-STAFF/PN-INASGOC/VII/2016.

Baca juga : DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipotong

Lalu besaran honor yang harus diterima juga sudah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S.1084/MK.02/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kepanitiaan Asian Games XVIII.  

Tak hanya itu, output kinerja juga terlihat dengan dilaksanakan enam kegiatan utama, dan kegiatan lain yang dilakukan selama periode, Januari-Agustus 2016. Antara lain, dua kali Coordination Committee Meeting dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA), dua kali rapat pleno panitia INASGOC, OCA TV Audit Meeting, dan OCA IT Audit Meeting.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.