RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) akan menggelar konferensi nasional pada 23-24 Juli 2022 di Yogyakarta.
Konferensi nasional ini bertujuan untuk melakukan penataan, peningkatan kinerja dan performa organisasi, kaderisasi, penjaringan pelaku usaha dari kaum nahdliyin di semua sektor.
Begitu kata Ketua Umum HPN, Abdul Kholik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3).
Menurut dia, sedianya konferensi nasional digelar 22 Pebruari 2022 di Yogyakarta, namun kerena meningkatnya kembali ancaman Covid-19, perhelatan itu diundur jadi 23-24 Juli 2022. Acara itu sekaligus menandai harlah ke-11 HPN.
“Penundaan kegiatan konferensi nasional ini semata-mata merupakan alasan kemaslahatan kemanusiaan dan kesehatan bersama dan bukan karena alasan lainnya seperti menghalangi seseorang untuk berpeluang ikut dalam pemilihan calon pimpinan di kepengurusan DPP HPN,” ujarnya.
Baca juga : Hadapi Omicron, Perusahaan Farmasi Nasional Jamin Stok Vitamin D3 1000 IU
Dia menegaskan, Konferensi Nasional Luar Biasa pada 6 Maret 2022 di Semarang yang dilakukan oleh sekelompok oknum pengurus di tingkat DPP, PW dan PC yang atas nama pribadi dan dengan cara melanggar AD-ART adalah kegiatan yang di luar agenda organisasi. Acara tersebut tidak memiliki dasar dalam pasal-pasal di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun aturan yang berlaku di organisasi HPN.
“Atas dasar hal tersebut, maka seluruh keputusan yang mungkin dihasilkan dalam pertemuan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan secara hukum yang mengikat kepada organisasi dan di luar organisasi,” tegasnya.
Menurut dia, atas arahan dari para pendiri dan Dewan Pembina HPN serta hasil keputusan rapat Pengurus Pusat, maka DPP HPN akan terus melakukan konsolidasi serta menyiapkan dan mematangkan pelaksanaan Konferensi Nasional pada 23-24 Juli 2022 di Yogyakarta. Dalam waktu dekat HPN akan menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang akan dihadiri oleh Para Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia.
Menurutnya, setiap tindakan mengatasnamakan organisasi tanpa berdasar aturan yang berlaku akan memiliki konsekuensi hukum dan organisasi demi tegaknya keteraturan dan ketertiban berserikat/berkumpul serta terwujudnya misi luhur organisasi.
Terpisah, Ketua Dewan Pembina HPN, KH Asad Said Ali mendukung konfernas DPP HPN tanggal 23-24 Juli 2022. Menurut dia, seharusnya pengusaha jangan kayak politisi.
Baca juga : Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Jabar Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional
“HPN ini saya dirikan untuk mewadahi pengusaha bersilaturahmi, dan sengaja dibuat oleh pengurus PBNU saat itu tidak memiliki hubungan legal, tujuannya agar HPN bisa bergerak lincah dan bisa menjadi anggota Kadin,” bebernya.
Untuk diketahui, HPN didirikan pada 14 Juli 2011 bertepatan dengan 22 Rajab 1432H. Tujuan HPN adalah untuk mendata, menghimpun, dan mengembangkan kualitas, kapasitas, dan jejaring usaha pengusaha nahdliyin.
Para pendiri HPN adalah para masyayikh dan pimpinan Syuriyah PBNU; KH Muhammad Sahal Mahfud (Alm), KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Said Aqil Siroj, KH As'ad Said Ali, KH Agoes Ali Mashuri serta sejumlah nama pengusaha dan aktivis gerakan ekonomi di Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Bahwa dalam dekade pertumbuhan awal dalam 11 tahun terakhir, HPN mengalami pasang-surut perkembangan dan telah mampu melewati masa kritis dan dinamika sebagai organisasi pengusaha untuk bisa sejajar dengan asosiasi pengusaha profesional yang ada di Indonesia.
HPN telah menggelar berbagai pertemuan dan perhelatan bisnis yang dihadiri Wakil Presiden Boediono pada 2012, Presiden Jokowi pada 2017 serta Wakil Presiden KH Makruf Amin pada 2020 serta ikut serta mendirikan Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) sebagai bentuk kesepakatan antara NU, Muhammadiyah, MUI dan ICMI.
Baca juga : Pengusaha Khawatir Pelaksanaan Pemilu 2024 Ganggu Pemulihan Ekonomi
Hingga saat ini HPN telah memiliki kepengurusan wilayah di 28 Propinsi dan kepengurusan cabang di 172 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sehingga sudah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Menghadapi Transformasi Digital sebagai keniscayaan global, melalui Digital Business Forum, 26-28 Maret 2021, di Tabanan Bali, HPN menyambut era EKONOMI DIGITAL dengan mencanangkan Gerakan HPN GO DIGITAL untuk mendorong pengusaha Nahdliyin memanfaatkan digital platform di era industri 4.0 dan menyongsong era industri 5.0.
Gerakan HPN Go Digital dilaksanakan dengan tiga rencana program utama: Pendampingan UMKM Go Digital; Penyediaan Platform Aplikasi Digital untuk Bisnis; Kerja sama Pengembangan Teknologi 5G untuk Internet Cepat di Komunitas Warga/Pengusaha Nahdliyin.
Untuk mendukung misi ekonomi PBNU Masa Khidmat 2022-2027 membangun kemandirian warga dan organisasi, maka HPN sebagai jaringan pengusaha NU akan ikut aktif menyatukan diri dengan misi luhur itu dengan menjadi penggerak ekonomi & bisnis bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU).
Lalu, memanfaatkan peluang bisnis dan kemitraan yang ditawarkan pemerintah dan industri lokal/global sebagaimana dalam pengembangan Ekonomi Digital, tren Industri Halal dan Keaungan Syariah, serta Hilirisasi Industri Pertanian. [DIT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.