Sebelumnya
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, diketahui bahwa Koperasi mengalami permasalahan utama pada permodalan (46 persen) dan penjualan (36 persen), sedangkan permasalahan produksi dan distribusi sebesar 7 persen serta bahan baku 4 persen.
"Atas dasar itu, dibutuhkan pinjaman modal kerja, relaksasi kredit, kelancaran distribusi, dan kepastian permintaan," ujarnya.
Baca juga : Agar Tak Cuma Jadi Pasar, Pemerintah Harus Atur Sektor Digital
Untuk itu, dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah mencanangkan program PEN, dengan penganggaran sebesar Rp 695,20 triliun. Sektor UMKM mendapat alokasi dana sebesar Rp 123,46 triliun.
Program dirancang terdiri tiga kategori, yakni KUMKM yang berstatus dampak bertahan mendapat; insentif pajak, menurun mendapat relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan, serta digitalisasi dan offtaker.
Baca juga : Puan Minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
Sedangkan KUMKM yang berstatus dampak bangkrut mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT). [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.