BREAKING NEWS
 

Usai Pandemi

Pembangunan Perbatasan Mulai Digencarkan Lagi Nih

Reporter : DIDI RUSTANDI
Editor : ACHMAD ALI FUTHUHIN
Senin, 5 Desember 2022 07:55 WIB
Sekretaris BNPP Restuardy Daud. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Sehingga Renaksi diharapkan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) kementerian/lem­baga Tahun 2023.

Sesuai mandat Perpres No.118/2022, BNPP juga sudah mulai menggulirkan dan mendis­kusikan penguatan kelembagaan Pengelolaan BWN-KP dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).

Karena itu, pada 2023, BPPD harus mulai menyusun Renaksi PBWN-KP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal itu sesuai tugas BPPD sebagaimana per­intah UU No. 43/2028, Perpres No. 118/2022, dan Permendagri No. 140/2017.

Baca juga : Ratusan Santri Suarakan Ganjar Presiden 2024

Hal tersebut menjadi penting untuk mensinergikan semua sumber pembiayaan.

“Bagi daerah, hal ini akan memudahkan, Renaksi akan menjadi instrumen pengendalian khususnya bagi BPPD untuk bisa memonitor kegiatan PBWN-KP di kawasan perbatasan yang menjadi lingkup tugas masing-masing pemerintah daerah,” jelas pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini.

Ardy menjabarkan, saat ini fokus area pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan se­suai Prioritas Nasional (PN) 2, dilakukan di 222 Lokpri.

Baca juga : John Riady: Pembangunan IKN Perkuat Inklusivitas Ekonomi Nasional

Rinciannya, sebanyak 67 berada di darat dan 155 di laut. Selain itu terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di 10 provinsi dan 16 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik sesuai dengan PN7.

Salah satu fokusnya, adalah pada pembangunan penyelesaian 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini sudah terbangun 8 PLBN dan 10 lainnya dalam masa pembangunan.

Baca juga : Rieke Tak Lelah Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi

Selain itu PN7 juga fokus pada 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Dari jumlah tersebut, 42 PPKT berpenduduk dan 69 lainnya tidak berpen­duduk.

Untuk PPKT tidak berpen­duduk, intervensi kegiatan di­lakukan dengan pendekatan Hankam, sedangkan PPKT ber­penduduk kita lakukan dengan pendekatan pembangunan pada Kecamatan Lokpri. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense