RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dengan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Karenanya, data ini mesti diperbaiki, agar bantuan itu tak salah sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, dirinya sudah meminta pemerintah daerah untuk membetulkan data itu. “Di minggu pertama dan kedua Januari sudah ada perbaikan-perbaikan itu. Karena kalau tidak padan, kita kan juga takut, orangnya itu ada atau nggak kan kita nggak tahu,” ujarnya, saat memantau penyaluran Bansos di Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendy.
Saat ini, diungkapkan politisi PDIP itu, masih tersisa 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data. “Yang 40 daerah itu kita surati untuk memadankan dengan data kependudukan,” tutur Risma.
Baca juga : Perusahaan Adik Anggota DPR Diduga Dapat Jatah
Mantan Wali Kota Surabaya itu juga menyampaikan kepada para lurah, saat ini perbaikan data dan usulan bisa dilakukan setiap minggu. Tidak perlu lagi menunggu sampai enam bulan.
Hal ini dilakukan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak dan layak menerima bantuan tidak menunggu terlalu lama.
“Inilah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang tidak mampu dan wujud hadirnya pemerintah,” tegasnya.
Baca juga : KPK Geser Ke Banteng Senayan
Risma berjanji akan berjuang membantu KPM terdampak Covid-19. Dia berharap semua Bansos yang telah disalurkan dapat memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Selain itu, juga sebagai upaya pemulihan ekonomi yang akan mendukung secara nasional.
Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan, Bansos bakal tepat sasaran. Sebab, Bansos akan diberikan langsung kepada KPM yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang sepadan dengan data NIK pada data Dukcapil Pusat. NIK berperan kunci memastikan keberadaan KPM, sekaligus sebagai pengontrol agar pemberian Bansos tidak tumpang tindih.
Pada 2021, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako disalurkan setiap bulan sebesar Rp 200 ribu/KPM melalui Bank Himpunan Negara atau Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN). Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dicairkan dalam empat tahap atau sekali dalam tiga bulan. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan sebesar Rp 300 ribu/bulan selama Januari hingga April melalui PT Pos Indonesia.
Baca juga : Kemenhub Perpanjang Penerapan Prokes Perjalanan Dalam Negeri dan Internasional
Di Provinsi Jawa Tengah, bantuan tunai menyasar KPM yang tersebar di 35 kabupaten/kota. BPNT Program Kartu Sembako disalurkan senilai total Rp 616,8 miliar untuk 3.084.000 KPM. Sedangkan PKH disalurkan senilai total Rp 1,04 triliun untuk 1.568.211 KPM dan BST senilai total Rp 359.3 miliar untuk 1.197.789 KPM.
Di Kota Surakarta, tiga bantuan tunai disalurkan untuk KPM yang tersebar di 5 kecamatan, yakni BPNT/Program Sembako senilai Rp 6,17 miliar setiap bulan untuk 33.950 KPM, PKH total bantuan sebesar Rp 11,13 miliar untuk 16.421 KPM, dan BST total bantuan Rp 18,15 miliar untuk 60.511 KPM. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.