RM.id Rakyat Merdeka - Dunia internasional mulai bereaksi terhadap kudeta di Myanmar. Salah satunya, Selandia Baru. Negeri Kiwi ini menangguhkan semua hubungan tingkat tinggi dengan pejabat militer Myanmar. Selandia Baru memilih menceraikan junta militer Burma.
Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern menegaskan, pihaknya akan memberlakukan larangan perjalanan kepada para pemimpin militer Myanmar, masuk ke negaranya. Selain itu, pihaknya juga tidak akan memasukkan Myanmar dalam program bantuan dari negaranya. Disebutkannya, Selandia Baru memiliki program bantuan untuk Myanmar sekitar 30 juta dolar AS atau lebih Rp 520 miliar, antara 2018 hingga 2021.
“Salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi. Dan memastikan dana apa pun yang kami berikan, tidak akan mendukung rezim militer,” tegas Ardern.
Baca juga : Mulai Hari Ini, Seoul Tawarkan Vaksin Covid Untuk Hewan Peliharaan
Keterangan senada disampaikan Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta. “Kami meminta militer segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil,” cetusnya.
Mahuta menambahkan, pemerintah telah setuju untuk menerapkan larangan perjalanan. Aturan itu akan ditetapkan pada pekan depan.
Reaksi keras juga kembali ditunjukkan Amerika Serikat (AS). Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menegaskan, pihaknya mendukung rakyat Burma. Dan, membela hak mereka untuk berkumpul secara damai. Termasuk, melakukan unjuk rasa demai untuk mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Baca juga : Rakyat Myanmar Acungkan 3 Jari
Price mengatakan, pihaknya telah menyampaikan keinginan untuk berbicara dengan pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) Aung San Suu Kyi. Namun, permintaan itu ditolak junta.
Dari Vatikan, Paus Fransiskus ikut menyerukan pembebasan segera para pemimpin politik yang dipenjara. Menurutnya, jalan menuju demokrasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terganggu kudeta militer.
“Saya harap mereka segera dibebaskan. Itu perlu sebagai tanda untuk melakukan dialog,” ujar Paus Fransiskus.
Baca juga : Empat Hari Berkuasa, Junta Militer Myanmar Mulai Ganas
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB) mengatakan, akan mengadakan sesi khusus membahas Myanmar pada 12 Februari. Inggris dan Uni Eropa bergabung dengan kelompok HAM menyerukan pertemuan badan PBB tersebut.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.