RM.id Rakyat Merdeka - Ketika artikel ini disusun, Rabu 3 Juni 2020 malam, kebijakan New Normal–Tata-Kehidupan Baru–yang dicanangkan Presiden Jokowi sekitar 2 minggu yang lalu sudah tersosialisasi cukup luas di seluruh Nusantara. Kepala sebagian besar rakyat Indonesia seolah sudah ditanamkan, new normal segera akan dilaksanakan dengan kebijakan Presiden R.I. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa new normal akan dimulai tanggl 6 atau 7 Juni 2020. Itulah sebabnya, berita mengenai akan dibukanya kembali pusat-pusat pertokoan (mall) di Jakarta pada 6 Juni sudah viral.
Memang berita ini sangat menjengkelkan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Ia merasa di- fait-accompli oleh pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bahwa 60 mall di Jakarta siap dibuka lagi tanggal 6 Juni 2020 setelah Gubernur DKI mencabut PPSB tanggal 5 Juni. Gubernur Jakarta menjawab tegas: mall- mall dibuka lagi tanggal 6 Juni hanya imaginasi alias fiksi. Apakah PSBB tidak diperpanjang atau diperpanjang tanggal 4 Juni 2020 sepenuhnya tergantung disiplin warga Jakarta, tegas Gubernur.
Baca juga : Risiko Di Balik Tarik Ulur PSBB
Anies Baswedan sebetulnya ingin menegaskan nasib PSBB ditentukan oleh perkembangan data Covid-19. Jika yang positif di daerah Jakarta dan sekitar masih tinggi, mall-mall tidak akan dibuka kembali pada 6 Juni!
Yang mengejutkan, kemarin tangal 3 Juni 2020 beredar draft Surat Keputusan Gubernur DKI tentang perpanjangan PSBB hingga 18 Juni 2020. PSBB di Jakarta sekitarnya diperpanjang lagi – untuk keempat kalinya – sampai 18 Juni 2020. Jika berita ini bukan hoax, langkah Anies Baswedan bisa menimbulkan reaksi besar dari publik; seolah Gubernur Jakarta hendak menantang Presiden RI yang terkesan justru tidak lagi sabar untuk “merenggangkan” otot- otot masyarakat, khususnya yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya dengan menjalankan segera New Normal.
Baca juga : Kontroversi Kasus Kivlan Zein
PSBB memang lawan New Normal; atau bisa juga dikatakan New Normal anti-thesis PSBB. Dengan PSBB, rakyat disuruh tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Semua kegiatan bisnis dan pekantoran ditutup, kecuali 11 sektor yang dikecualikan. Jika terpaksa harus ke luar rumah, kita diwajibkan pakai masker, jaga jarak fisik, motor tidak boleh berboncengan, Jakarta separuh di-lock-down, penduduk tidak boleh ke luar kota, begitu sebaliknya. Masyarakat diminta selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, sering- sering pakai hand-sanitizer, tingkatkan imunitas tubuh dan lain-lain protokol PSBB yang sudah digariskan oleh Menteri Kesehatan R.I.
Menurut pemerintah Pusat, New Normal sebenarnya tidak berarti semua ketentuan PSBB dihapus. Tidak! New Normal, kalau boleh didefinisikan, pelonggaran aktivitas masyarakat dan usaha/bisnis. Semua bisnis dan pekantoran boleh beroperasi kembali, namun sebagian protokol PSBB tetap diberlakukan, terutama kewajiban pakai masker, jaga jarak fisik, sering-sering cuci tangan dan lain sebagainya.
Baca juga : Perilaku Stafsus Mencoreng Integritas Presiden
Apakah kehidupan new normal seperti itu bisa dilaksanakan dengan efektif. Kita RAGU! Bukan rahasia lagi, rakyat kita susah disuruh disiplin. Rakyat kita justru dikenal tidak mau, alias cuek, dengan disiplin! Istana sudah mengeluarkan “ancaman” mulai 6 Juni 2020 sekitar 340.000 personel TNI dan Polri akan disebar ke seluruh Indonesia untuk menjaga disiplin masyarakat melaksanakan protokol PSBB. Tentara “terpaksa” diterjunkan ke jalan-jalan dan pusat-pusat keramaian karena selama ini pemerintah mengakui disiplin menegakkan protokol PSBB sebenarnya gagal.
Lihat misalnya, ketentuan larangan mudik. 2 minggu sebelum Idul Fitri, pemerintah, khususnya Gubernur Anies Baswedan, berteriak-teriak minta supaya rakyat jangan mudik karena pandemi Covid- 19. Jika Anda yang bandel mudik juga, tidak ada jaminan Anda bisa balik ke Jakarta pasca-Lebaran. Kenyataannya bagaimana? Sekitar 600.000 kendaraan mobil “lolos” penjagaan petugas gabungan Polri, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Usai Lebaran, sekitar 700.000 ribu warga berhasil kembali dari kampung halamannya. Apa tidak malu petinggi dan aparat penegak hukum kita? Koq bisa? Kenapa tidak bisa? Di Indonesia “Semua bisa diatur” kata almarhum Adam Malik, salah satu Menteri Luar Negeri kita yang hebat. Sayang, pameo ini mengandung kesan amat- amat buruk: tidak ada urusan di negara kita yang tidak bisa diatur. Tersangka koruptor bisa lari sebelum ditangkap KPK. Lari untuk sekian lama. Publik curiga, mereka bisa lari dan bersembunyi karena ada orang-orang kuat yang mengatur atau melindunginya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.