Sebelumnya
Apa yang dikhawatirkan PBNU dengan diksi radikal tersebut?
Islam tidak mengajarkan radikal. Islam itu agama damai. Islam itu aja¬ran yang membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad dalam konteks menyebarkan agama Islam adalah Islam yang moderat.
Nah kalau kemudian ada yang membawa Islam dengan perangai radikal maka itu bukan bagian dari wasatoh (moderat). Ada juga firman Allah yang berbunyi “Tidak ada paksaan dalam agama”. Oleh karena itu tidak bisa NU kemudian disebut radikal. Karena yang Nabi Muhammad ajarkan sebagaimana Allah perintahkan.
Baca juga : TOTOK SUPRAYITNO : Kami Tidak Memaknai NU Sebagai Ormas Radikal
Menurut Anda perbedaan radikal dengan patriotik apa?
Kalau radikal itu terasosiasi dengan organisasi lain dan bukan bagian dari ajaran Islam. Itu substantif lho mengenai perintah Tuhan untuk mengembangkan Islam. Terus Islam yang bagaimana? Seperti tadi saya sebutkan Firman Allah. Islam yang moderat dan itu perintah Allah dan ditegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa “Tidak ada agama keterpak-saan”.
Apakah PBNU menyesalkan kecerobohan dari Kemendikbud sendiri?
Ya, kami sampaikan ini untuk ke sekian kalinya otoritas di bidang pendidikan kebobolan. Ini bukan pertama kalinya di buku pelajar kebobolan. Akan tetapi otoritas di Kemendikbud tidak bisa lepas tangan meskipun ada penulis, penerbit, pencetak, maka otoritasnya tetap pada Kemendikbud. Pak Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan ke kami ini menjadi persolan menteri sedangkan kami tidak mempersoalkan menterinya namun menjadi tanggung jawab bersama.
Baca juga : SOFYAN DJALIL : Ini Penyakit Lama Yang Perlu Diperangi
Kata Anda akan disusun kembali oleh Kemendikbud. Apakah setelah disusun PBNU akan mengkoreksinya sebelum dicetak kembali?
Kami berharap tidak sampai seperti itu melainkan ada tim independen yang paham sejarah secara keseluruhan. Jadi bukan hanya NU karena kemerdekaan dilakukan siapa pun dan dari mana pun. Katakankanlah ada Muhammadiyah, Persis, dan seluruh komponen organisasi Islam lainnya.
Jadi PBNU menyerahkan seutuhnya ke Kemendikbud?
Bukan begitu juga, jadi Kemendikbud juga harus melibatkan stakeholder yang ada terkait buku yang akan ditulis.
Baca juga : DEWI KARTIKA : Gratis Bukan Berarti 100 Persen Tanpa Biaya
Apakah PBNU memberi waktu agar Kemendikbud segera menyusun kembali kemudian menyerahkan kepada siswa?
Kalau yang ini bukan tanggung jawab PBNU tapi Kemendikbud. Jadi jangan digeser sebab ini menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Kalau kemudian menjadi tanggung jawab NU nanti dikiranya kami mau megambil, padahal tidak. Jadi yang saya tadi katakan seluruh stakeholder yang terlibat dalam persitiwa bersajarah. Nah sehingga hasilnya diharapkan mencerminkan pada kebenaran sejarah. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.