Sebelumnya
Namun, implementasi ERP hingga saat ini masih terkendala peraturan. Saat ini, Pemprov DKI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sedang dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) dan sudah memasuki tahap final.
Melalui Perda PLLSE ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum implementasi ERP di Jakarta. ERP diharapkan akan menjadi sebuah solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
Untuk mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana PT MRT Jakarta mengakuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
“Disetujui dengan catatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/10).
Banggar DPRD DKI juga menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT MRT Jakarta sebesar Rp 4,56 triliun. PMD tersebut untuk penerusan hibah dan pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI untuk MRT Jakarta.
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai, sarana dan prasarana angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Dengan fasilitas dan layanan yang semakin baik, sayangnya pengguna angkutan umum belum naik dari sebelum pandemi Covid-19.
Jika sebelum pandemi Covid-19, pengguna Transjakarta mencapai 1 juta dan KRL 1,1 juta per hari.
“Seharusnya sekarang dengan sarana dan fasilitas yang sudah cukup baik, pengguna transportasi publik meningkat dari sebelum pandemi,” kata dia.
Baca juga : Kerja Cepat Dan Tepat Pj Gubernur DKI Dipuji
Pengamat transportasi jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini meminta, Pemprov DKI terus menarik minat warga untuk beralih menggunakan angkutan umum. Caranya, dengan terus memperbaiki layanan dan fasilitas transportasi umum.
“Layanan yang baik dan ongkos yang lebih murah, warga pasti dengan sendirinya akan beralih ke angkutan umum,” ujarnya.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, untuk membenahi kesemrawutan lalu lintas, Jakarta tidak bisa bergerak sendiri. Karena kemacetan di Jakarta bukan hanya disebabkan oleh kendaraan warga Ibu Kota saja.
Justru, kemacetan itu terjadi ketika para pekerja yang berasal dari luar wilayah, masuk ke Jakarta. Karena itu, perbaikan layanan dan fasilitas transportasi harus dilakukan di daerah penyangga. Sehingga warga luar yang berkegiatan di Jakarta beralih menggunakan transportasi umum.
Baca juga : Bahas Integrasi Transportasi, Heru Temui Menteri BUMN Erick Thohir
“Jika transportasi di daerah penyangga belum memadai, ya sulit mengatasi kemacetan di Jakarta,” kata Djoko. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.