RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mencatat ada 10 wilayah rawan kasus stunting (balita alami gangguan pertumbuhan akibat gizi buruk).
10 wilayah itu tersebar di Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Sawah Besar, dan Kecamatan Johar Baru.
Pelaksana harian (Plh) Walikota Jakarta Pusat (Jakpus), Irwandi mengatakan, Pemkot sudah memulai melakukan intervensi untuk menurunkan kasus stunting. Kegiatan ini dilakukan sejalan dengan gerakan nasional untuk perbaikan gizi.
Baca juga : Kecam Parodi Hina Lagu Indonesia Raya, Malaysia Lakukan Investigasi
“Pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya stunting,” ujar Irwandi, di Jakarta, kemarin.
Dia meminta, lurah dan camat menjadikan data rawan stunting di 10 wilayah tersebut sebagai bahan evaluasi. Untuk kelurahan dan kecamatan yang tidak masuk kategori rawan kasus stunting, harus bisa mempertahankan capainnya.
Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakpus, Tulus Ludyo Setiawan menjelaskan, penilaian pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintergrasi di delapan kecamatan akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Dia mengajak semua pihak untuk memeranginya bersama-sama.
Baca juga : Genjot Investasi Migas, Pemerintah Obral Insentif
“Masalah stunting tidak semata kerja Dinas Kesehatan, tapi harus dikerjakan bersama dengan organisasi perangkat daerah lainnya dan warga,” katanya.
Ketua Pelaksanaan Penurunan Stunting, Hasto Wardoyo menerangkan, kasus stunting terjadi karena bayi terlahir prematur. Penyebab lainnya, bayi terlahir dengan gizi kurang. Indikatornya, ukuran panjang tubuh tidak sampai 48 centimeter (cm) dan berat badannya tidak sampai 2,5 kilogram (kg).
“Ini sudah bawaan, artinya dari kelahiran 5 juta bayi di Indonesia, sebanyak 1,2 juta di antaranya di bawah kualitas, kemudian 27 persennya stunting,” terang Hasto.
Baca juga : Pertamina Siagakan Stok Avtur Seluruh Bandara di Wilayah Jawa Bagian Tengah
Angka stunting, lanjutnya, bertambah jika bayi yang terlahir normal tetapi tidak mendapatkan asupan gizi yang baik.
Sayangnya, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini menyebut, masih banyak masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak membelanjakan bantuan untuk membeli makanan padat gizi untuk anak dan bayinya.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio melihat, pemerintah sudah banyak memiliki program penanggulangan stunting. Nah, tinggal bagaimana memastikan program itu berjalan terstruktur dan komprehensif.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.