Sebelumnya
Berita baik selanjutnya, kata dia, dari sekitar 1.600 pasien Omicron di Indonesia, hanya sekitar 20 pasien yang butuh perawatan menggunakan oksigen. Meski ada dua pasien yang meninggal. Namun, jumlah itu masih jauh di bawah varian Delta.
Apakah pemerintah akan melakukan pengetatan lagi? Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah belum mempertimbangkan untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Namun, ia meminta, kepada kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) setempat agar mentaati aturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah pusat dan mentaati setiap kebijakan untuk mencegah merebaknya Omicron.
Baca juga : 30 Persen Kudu Dirawat, Satu Persen Meninggal...
Terkait penerapan PPKM di Jawa dan Bali, Luhut mengatakan, jumlah kabupaten/kota yang masuk ke PPKM level 1 meningkat. Meski begitu, khusus di wilayah aglomerasi DKI Jakarta, pemerintah tetap meminta kewaspadaan.
“Teater perang pandemi yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan assessment situasi provinsi tersebut masuk ke dalam Level 3. Namun dalam melakukan assessment level PPKM, pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai satu kesatuan wilayah Aglomerasi Jabodetabek,” kata Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu.
Secara aglomerasi, Jabodetabek saat ini masih pada level 2 dengan perincian level PPKM yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru nantinya. Luhut berpesan kepada masyarakat segera melakukan pemeriksaan dan melakukan isolasi mandiri ketika mengalami gejala ringan.
Baca juga : Alhamdulillah, Yang Wafat Nol
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, dua korban akibat Omicron harus membuat pemerintah makin serius melakukan mitigasi. Seperti mempercepat vaksinasi, utamanya pada yang memiliki komorbid atau lanjut usia.
Hitungan Dicky, sekitar 30 persen kelompok rawan karena belum mendapat vaksinasi dosis kedua. Sedangkan pada lansia, sekitar 50 persen masih belum divaksin lengkap.
“Apalagi bicara booster. Artinya pemerintah harus mengejar. Kalau tidak, mereka akan jadi korban. Kemudian kerawanan lainnya adalah anak-anak dari usia 6 tahun ke atas baru dimulai dan belum divaksin penuh,” urainya.
Baca juga : Ini Yang Harus Dilakukan Pemerintah, Jika Ada WNI Yang Terpaksa Ke LN
Dicky pun menyarankan, pemerintah menunda Pembelajaran tatap muka (PTM) dan kembali menggunakan fitur daring. Bahkan untuk orang dewasa, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sekitar 50-75 persen. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.