Sebelumnya
Kami selalu berkomitmen untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, terutama pupuk subsidi. Oleh karena itu, terutama pada musim tanam, kami selalu menyiapkan stok sampai dua kali lipat dari ketentuan Pemerintah. Dari sisi kemampuan produksi dan penyediaan pupuk subsidi, insyaallah kami mempunyai kapasitas lebih dari cukup. Kemampuan penyediaan pupuk subsidi kami di tahun 2022 ini, yaitu total produksi ditambah dengan sisa stok dari tahun lalu, mencapai 14,5 juta ton lebih. Sedangkan alokasi subsidi tahun ini adalah 9,1 juta ton. Untuk mengamankan pasokan ini, kami juga sejak akhir tahun lalu tidak melakukan ekspor walaupun harga internasional sedang bagus. Kecuali bila ada penugasan atau skema G to G.
Berarti mereka yang tidak terdaftar di e-RDKK, harus membeli pupuk non subsidi?
Baca juga : Pupuk Indonesia Awasi Distribusi Pupuk Subsidi Secara Real Time
Betul. Kami juga telah menyiapkan stok pupuk non subsidi untuk konsumen retail atau petani di daerah-daerah. Saat ini kami akui memang tidak semua pelosok terjangkau oleh produk non subsidi kami. Oleh karena itu, kami telah mencanangkan program penambahan 1000 kios agar kami bisa melayani kebutuhan petani dengan lebih baik.
Mengapa harga pupuk non subsidi saat ini naik sangat tinggi, apa penyebabnya?
Baca juga : Kementan Dukung Polres Nganjuk Tindak Tegas Mafia Pupuk Subsidi
Nah ini memang kondisi yang cukup sulit. Tingginya harga pupuk sedang menjadi fenomena di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Hal ini dipicu oleh naiknya harga bahan baku pupuk, termasuk bahan baku NPK. Penyebabnya adalah krisis energi di Eropa yang membuat harga gas menjadi sangat tinggi sehingga biaya produksi urea melejit. Juga larangan ekspor pupuk oleh Pemerintah China. Padahal selama ini China adalah salah satu pemasok utama dunia untuk fosfat. Tingginya harga pupuk ini memang anomali. Harga urea bahkan sempat menyentuh USD 1.000 per ton, atau Rp 14,5 juta.
Kami menyadari bahwa hal ini akan sangat memberatkan petani. Oleh karena itu kami telah mematok harga domestik yang lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional. Jadi, seharusnya harga urea itu sekitar Rp 14.500 per kg, namun kami jual di kisaran Rp 9.500 di level distributor. Yang musti dimaklumi adalah kami tidak mungkin menjatuhkan harga, karena dapat mengganggu mekanisme pasar. Dimana hal ini tentunya menyalahi aturan dan kami dapat diberi sanksi oleh komunitas produsen pupuk internasional, belum lagi potensi pemeriksaan audit. Yang perlu diketahui juga, bahwa pangsa pasar domestik pupuk non subsidi Pupuk Indonesia hanya sekitar 20 persen. Jadi produk pupuk swasta pun terdampak dari kondisi ini.
Baca juga : Pupuk Indonesia Dukung Pengusutan Penyalahgunaan Pupuk Subsidi Di Nganjuk
Jadi, bagaimana caranya agar petani bisa membeli pupuk non subsidi dari PT Pupuk Indonesia?
Salah satu inisiatif yang kami lakukan adalah lewat Program Makmur, yang kini menjadi salah satu program Bapak Menteri BUMN. Program ini intinya adalah sebuah ekosistem yang membantu petani memperoleh akses permodalan, juga mendapatkan agro input dengan mudah. Baik itu pupuk, benih dan pestisida. Petani juga mendapat bimbingan teknis dan kawalan teknologi agar hasil panennya baik, serta mendapat jaminan offtaker dengan harga yang bersaing. Serta adanya asuransi untuk mencegah terjadinya kerugian bila terjadi gagal panen. Dari sekitar 71 ribu hektar yang sudah kami garap, terjadi peningkatan produksi sekitar 30-40 persen dan peningkatan keuntungan petani. Dengan demikian, mereka mempunyai daya beli untuk bisa membeli pupuk non subsidi.***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.