RM.id Rakyat Merdeka - Rencana pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19, bulan depan, kemungkinan molor. Kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah ingin vaksinasi dipersiapkan dengan matang. Luhut menegaskan, pemerintah tak mau grasa-grasu.
Awalnya, Luhut menargetkan, pekan kedua November, proses vaksinasi Covid-19 sudah bisa dilakukan. Namun belakangan, banyak pihak menyarankan pada pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melakukan vaksinasi Covid-19.
Kata Luhut, pemerintah mendengar saran tersebut. Dirinya bahkan mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi soal vaksinasi ini.
Baca juga : Jokowi: Yang Gratis Diurus Menkes, Yang Bayar Ditangani Menteri BUMN
“Presiden telepon saya, karena barangnya sudah dapat. Barangnya siap. Tapi, emergency use authorizationnya (EUA) belum bisa dikeluarkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan,” katanya, saat memberikan arahan di Lemhanas dan disiarkan di YouTube, Jumat (23/10).
Menurut Luhut, vaksin baru bisa disuntikkan bila BPOM sudah memberikan label darurat. Selain untuk memastikan keamanan vaksin, izin ini juga sebagai pelengkap agar vaksinasi sesuai aturan.
“Presiden nggak mau lari dari situ. Jadi kita lihat sampai kapan,” cetusnya.
Baca juga : Positif Covid-19, Dua Tahanan KPK Dirawat Di Rumah Sakit
Lantas kapan vaksinasi dilakukan? Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, belum bisa memastikan, kapan tepatnya vaksinasi bisa dilakukan.
“Saya bicara sama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) kemarin malam, profesor-profesor itu mereka sama bahasanya. Jadi saya kira pemerintah sangat menghormati mengenai aturan tadi,” ujar Luhut.
Soal label darurat, Kepala BPOM, Penny K Lukito terus memastikan keamanan dan kelayakannya. Upaya yang dilakukan, dengan menerbangkan tim pemantau ke Negeri Tirai Bambu, tempat di mana vaksin itu dibuat.
Baca juga : Pandemi Covid-19 Tak Halangi Pelatihan PPHT Jeruk
“Tim inspektur Badan POM akan melakukan inspeksi CPOB (GMP inspection) ke tiga sarana produksi di Tiongkok. Serangkaian kegiatan inspeksi tersebut bertujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu,” tutur Penny.
Hasil inspeksi tersebut, akan dijadikan rekomendasi BPOM untuk mengeluarkan label darurat atau EUA. Termasuk sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.