RM.id Rakyat Merdeka - Kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menyeret Juliari P Batubara, eks Menteri Sosial yang juga Wakil Bendahara PDIP itu melebar lebih jauh. PDIP juga ikut keseret-seret lebih dalam. Namun, menghadapi badai seperti ini, banteng memilih tiarap.
Majalah Tempo edisi pekan ini, 21-27 Desember 2020, membuat geger isu Bansos menyeret ke kader banteng lain. Isu ini dijadikan headline dan dipasang di sampul. Judulnya dicetak tebal gambar goodie bag, tas kombinasi warna merah putih yang berisikan paket bansos. Tas tersebut diilustrasikan koyak pada bagian bawah yang dikerubungi tikus dan puluhan banteng.
Dalam laporannya, Tempo menuliskan, kasus ini bermula dari penetapan mekanisme penunjukan langsung atau PL perusahaan penyedia paket bahan pokok, goodie bag, hingga jasa pengiriman bantuan sampai ke penerima manfaat. Dasar penetapannya adalah regulasi kedaruratan bencana.
Kebijakan ini membuka peluang swasta untuk menyuap, agar ditunjuk sebagai rekanan. Dua pengusaha dan seorang sumber di Kementerian Sosial menceritakan, tim Juliari kerap menggelar pertemuan dengan calon rekanan di restoran Sate Khas Senayan, di seberang Gedung Kementerian Sosial, Jalan Salemba, Jakarta Pusat.
Baca juga : Risma Banyak Takutnya
Selain meminta fee Rp 10 ribu per paket bahan pokok seharga Rp 300 ribu, tim Juliari juga belakangan mensyaratkan tambahan upeti 11-12 persen dari nilai pengadaan. Untuk diketahui, sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp 6,464 triliun yang disalurkan selama delapan bulan terakhir ini.
Duit korupsi yang dikumpulkan tim Juliari tidak hanya untuk membiayai keperluan pribadi eks Mensos ini, seperti dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers 12 Desember lalu. Tempo menyebut, uang itu juga mengalir ke sejumlah politikus dan pejabat.
Mulai dari pemimpin salah satu komisi di DPR dari Fraksi PDIP, ketua komisi DPR, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga untuk pemenangan calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada 9 Desember lalu. Namun, tidak disebutkan secara rinci siapa saja calon kepala daerah dari PDIP yang dimaksud.
Nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga ketarik-tarik. Tempo mengutip keterangan staf di Kemensos yang namanya dirahasiakan, yang menyebutkan bahwa Gibran, yang disamarkan dengan panggilan “anak pak lurah” ikut terlibat merekomendasikan perusahaan pengadaan tas paket bansos.
Baca juga : Tekan Korupsi, Telkom Didorong Jadi Pusat Data Pemerintah
Berita Tempo ini sudah menjadi bahasan luas sejak kemarin. Di dunia maya, berita ini juga jadi obrolan panjang. Banyak pihak menggunakan berita ini sebagai senjata untuk menyerang PDIP.
Namun, sampai tadi malam, para politisi PDIP masih diam. Tidak ada petinggi partai ataupun kader mau mengomentari hal ini. Petinggi PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Rokhmin Dahuri, Bambang Wuryanto, yang dikonfirmasi Rakyat Merdeka, tidak mau berkomentar. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno dan politisi muda PDIP Masinton Pasaribu, yang biasa paling gampang dikonfirmasi, juga tidak bersedia memberikan tanggapan.
Pihak Istana juga sama. Tidak ada staf yang mau memberi komentar atas disebut-sebutnya nama Gibran dalam laporan Tempo itu.
Menyikapi berita Tempo ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berencana mengajukan gugatan praperadilan.
Baca juga : Lawan PKS, Suara Banteng Melonjak Di Kota Depok
Tujuannya, agar KPK memperluas penanganan kasus suap bansos tidak sebatas di Juliari. “Jika nanti terdapat indikasi buram, maka kami akan ajukan gugatan praperadilan,” kata Boyamin kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.