Sebelumnya
Pertama, usia dan prestasi kerja. Indikator ini sangat penting untuk menentukan proyeksi masa jabatan, minimal dua tahun ke depan, dalam rangka menjaga proses regenerasi. Jika tidak diperhatikan, perwira yang memiliki prestasi cemerlang terhalang seniornya yang belum pensiun.
"Padahal, jabatan sestrategis Panglima TNI tidak harus menunggu usia pensiun. Apalagi jika dipertimbangkan prestasi kerja selama dinas. Ukuran prestasi kerja yang memang belum standar, menyebabkan banyak spekulasi hanya berdasarkan rekam jejak pengalaman dinas," beber mantan anggota Komisi I DPR ini.
Baca juga : Gerindra Ikutan Pasang Badan
Kedua, kebutuhan organisasi. Kata Nuning, yang dimaksud kebutuhan itu sebagai rencana jangka pendek dan panjang. Misalnya, sebagai bagian modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sehingga, yang dibutuhkan adalah sosok dengan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang andal.
Ketiga, perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Dalam hal ini, sosok yang tepat adalah calon Panglima yang memiliki dampak penangkalan terhadap petinggi militer internasional. Artinya, penting sekali seorang panglima TNI disegani dunia internasional.
Baca juga : Jenderal Idham Memilih Netral
Siapa tepat dengan tiga indikator itu? Nuning tak menjawab spesifik. "Jenderal Andika masih berpeluang sama halnya dengan Kepala Staf lain, dan beberapa jenderal bintang tiga yang ada," ucapnya, membelokkan topik.
Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta punya analisis lain. Dia melihat, dua kandidat terkuat akan berasal dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Jika merujuk pasal 13 ayat 4 UU 34 /2004 tentang TNI, berbunyi Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan.
Baca juga : Indonesia Bisa Tiru China Dan Singapura
Pasalnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berasal dari AU dan mantan Panglima TNI sebelumnya Gatot Nurmantyo dari AD. Jadi, jabatan selanjutnya bisa saja jatuh ke AL. Tapi, peluang AD tetap terbuka. "Kalau bicara aturan, mungkin jatahnya TNI AL. Tetapi Presiden punya hak prerogatif," ucap Riyanta. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.