RM.id Rakyat Merdeka - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi para pegawai KPK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai polemik panjang. Banyak yang suudzon alias buruk sangka dengan tes tersebut. Menghadapi hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri tidak sembunyi. Jenderal polisi bintang tiga ini disebut sudah siap dicaci maki.
Beberapa pihak yang curiga dengan TWK ini menyoroti pertanyaan yang dianggap aneh dalam tes. Misalnya, soal doa qunut sampai poligami. Mereka menuding, tes ini sengaja dilakukan untuk mendepak orang-orang yang selama ini vokal di KPK.
Dicurigai seperti ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi penjelasan. Dia menerangkan, TWK bukan diselenggarakan KPK, melainkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pelaksanaannya, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca juga : Curi Start Mudik Sudah Terjadi Di Mana-mana
"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," terang Ali, dalam keterangannya, kemarin.
Dalam pelaksanaan wawancara, ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya. Informasi yang didapat Ali dari pegawai yang mengikuti tes, pertanyaannya seperti berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga.
Meski begitu, dia memastikan, KPK menerima masukan soal relevansi pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tupoksi KPK untuk penyelenggara asesmen. Menurut Ali, asesmen ini difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN.
Baca juga : Blusukan Ke Xinjiang, Dubes Iran Lihat Warga Shalat Di Masjid
"Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas. Sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali," pungkasnya.
Firli tidak sembunyi dengan polemik ini. Bahkan, dia sendiri yang mengumumkan hasil asesmen pegawai KPK itu, dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).
Dalam konferensi pers itu, Firli menjelaskan, tes untuk alih status menjadi ASN adalah amanat Undang-Undang. Tidak ada kepentingan apa pun di balik tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam TWK tersebut. “Tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK," tegas Firli.
Baca juga : Berdayakan Perangkat Desa, Bantu Lansia Daftar Vaksinasi
Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menganggap tes bagi setiap calon pemimpin lumrah dilakukan. Lagipula, pihak penguji telah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, melalui tim yang kompeten.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.