Pendataan Aset Kudu Diperbaiki

RM.id  Rakyat Merdeka - Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf mengatakan, Kota Pasuruan disamping memiliki banyak potensi, juga memiliki beberapa permasalahan yang harus segera diatasi. Salah satunya, pendataan aset milik Kota Pasuruan.

Menurutnya, dampak dari kurang baiknya pengelolaan aset daerah, membuat dana insentif dari pemerintah pusat menjadi berkurang. Yang merasakan dampak secara langsung adalah rakyat, karena dana pembangunan Kota Pasuruan jadi berkurang.

“Ini salah satu pekerjaan rumah dan perlu diselesaikan. Saya kerja keras supaya tahun depan, jadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujar Saifullah, di laman resmi Pemkot Pasuruan, Senin (29/3).

Baca juga : Kasus Gratifikasi, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Ogah Diperiksa Penyidik KPK

Lebih lanjut, dia menyampaikan, perbaikan pengelolaan aset menjadi lebih penting.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika pendataan aset kurang baik terus dibiarkan, maka dua tahun lagi aset-aset dimiliki Kota Pasuruan akan hilang. Ini akan jadi sebuh kehilangan besar bagi seluruh masyarakat Kota Pasuruan.

“Sebelum banyak aset hilang di Kota Pasuruan ini, mari kita kelola dengan baik. Saya mohon doa restu karena kita sedang berjuang mendapatkan opini WTP dari BPK”, tutur Saifullah.

Baca juga : Pengurus RT RW Diminta Bantu Pendaftaran Vaksinasi Lansia

Dia memiliki optimisme tinggi bahwa meskipun Kota Pasuruan adalah kota kecil, tetapi jika dikelola dengan baik, permasalahan-permasalahan akan terselesaikan dan mampu menciptakan kemajuan di Kota Pasuruan.

Tahun ini, aku Saifullah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan membentuk tim untuk mengejar opini WTP.

Keinginan mendapatkan WTP itu, menurutnya, karena Kota Pasuruan adalah salah satu kota se-Pulau Jawa yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Bukan lagi se-Jatim lho, tapi ini se-Pulau Jawa,” paparnya.

Baca juga : TC Hari Ketiga, Timnas Wanita Jalani Penguatan Fisik

Kalau nanti sudah mendapat WTP, jelasnya, ada peluang untuk merealisasikan programprogram melalui Dana Insentif Daerah (DID).

“Itu kalau terlaksana, manfaatnya besar untuk rakyat. Tapi, kalau kita masih terima opini WDP, maka DID terus berkurang dan rakyat rugi,” tandasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.