Sebelumnya
Menko Perekonomian, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menilai istilah baru ini untuk menghilangkan istilah darurat. “Level 4 ini menggantikan istilah darurat,” kata Airlangga.
Penggunaan nama baru ini memperpanjang daftar istilah yang dibikin pemerintah selama menangani pandemi Corona. Di awal pandemi, pemerintah memakai istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setelah itu diganti menjadi PPKM. Aturan yang katanya diadopsi dari India ini pun beranak pinak. Ada PPKM Mikro, Penebalan PPKM, PPKM Darurat, dan teranyar PPKM Level 1-4.
Banyaknya istilah yang dipakai pemerintah ini menuai beragam komentar dari masyarakat. Ekonom senior Faisal Basri di akun Twitter @FaisalBasri, menyentil pemerintah yang doyan gonta-ganti istilah tapi kebijakannya tak berubah. “Kok tak kapok-kapok obral istilah? Terus saja melakukan hal yang serupa berulang-ulang mendambakan hasil yang berbeda. Kata Einstein, itu wujud ketidakwarasan,” cuit Faisal, kemarin.
Baca juga : Catat, Ini Persyaratan Terbang Dari Bandara AP II Pada Periode PPKM Level 4
Pengamat penerbangan yang juga eks anggota Ombudsman, Alvin Lie, ikut geleng-geleng kepala melihat pergantian isitilah PPKM. Menurut dia, perang melawan Corona tak cukup hanya dengan perubahan nama. Kata dia, selama kebijakannya itu-itu saja, ya tak akan ada kemajuan. Ia lalu menyoroti masih dibukanya gerbang perbatasan internasional.
“Kita tetap membuka peluang terpapar varian baru, jadi yang dibenahi itu hanya di dalamnya. Ibaratnya, rumah bocor itu airnya yang di dalam rumah yang terus dikuras ke luar, tapi atapnya yang bocor itu nggak ditutup. Nanti hujan lagi ya bocor lagi,” kata Alvin, kemarin.
Menurut dia, sebaiknya pintu kedatangan internasional untuk sementara waktu ditutup dulu. Sebulan atau dua bulan. “Sia-sia, kita tetap membuka diri terhadap paparan varian baru. Bukan cuma bandara yang seharusnya ditutup, tapi gerbang internasional, laut darat udara,” kata Alvin.
Baca juga : PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Permintaan Bos Kadin
Senada disampaikan Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban. Kata dia, tak penting istilah. Yang penting itu aksinya. Ia menyoroti kapasitas tracing dan testing yang masih jauh dari target. Padahal kedua hal ini menjadi kunci dalam penanganan pandemi.
“Tes diperbanyak, jangan dikurangi. Contact tracing kalau target 30, ya jangan hanya 5-10, harus sesuai target,” kata Zubairi dalam diskusi daring bertajuk ‘PPKM Darurat Diperpanjang: Keputusan Tepat?’ kemarin.
Ia pun mengungkapkan, saat ini masih banyak rumah sakit yang tidak bisa lagi menampung pasien Covid-19. Akibatnya, banyak pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan meninggal dunia. Karena itu, Zubairi mendorong agar rumah sakit darurat di berbagai daerah segera dibuka dan dimanfaatkan. Terakhir, ia mengingatkan pemerintah agar memenuhi janji soal insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.