Sebelumnya
Maman menegaskan, negara telah investasi sangat besar ke para periset di BRIN. Jika para ASN BRIN menyampaikan keluhan ke DPR karena tidak difungsikan sebagaimana layaknya, berarti investasi negara bisa saja disia-siakan.
“Bisa disebut kerugian negara itu, makanya saya mau undang juga KPK. Bisa nggak penyia-nyiaan para periset ini bisa masuk pada kategori korupsi,” ujarnya.
Anggota Komisi VII Mulyanto menambahkan, persoalan di BRIN sebenarnya ada dua, sebagaimana disampaikan MPI, yakni kelembagaan dan pimpinan yang otoriter. Dua ini bersinergi kemudian menyebabkan kekisruhan di BRIN.
Baca juga : Gus Muhaimin Yakin Indonesia Mandiri Protein dan Karbohidrat
“Kelembagaan intinya satu, teman-teman (MPI) tidak ingin dilebur, terintegrasi saja. Karena banyak lembaga (yang dilebur ke BRIN) yang dibentuk berdasar undang-undang,” katanya.
Dia mencontohkan Badan Tenaga Atom nasional (BATAN) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) yang harusnya terpisah dari BRIN tapi tetap dipaksakan untuk dilebur. Walhasil, fungsi kedua lembaga ini menjadi tidak nampak.
“Ketika dilebur ke BRIN ya jadi kecil, jadi lembaga kacau,” katanya.
Baca juga : Kemenkumham Terima Permohonan Naturalisasi Atlet Sepak Bola
Kondisi ini, lanjut dia, diperparah dengan kepemimpinan BRIN yang tidak kapabel bahkan cenderung otoriter. Walhasil, BRIN kesulitan menjalankan UU Sisnas Iptek dan memaksimalkan fungsi lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Pemimpin yang ada mengarahkan hanya riset dasar, (akibatnya) hilang semua (Litbangjirap). BPPT hilang, perekayasa hilang. Itu persoalan besarnya dari sisi kelembagaan. Akibat dari peleburan itu ya sumber daya manusia, hingga anggaran (BRIN) macet,” katanya.
Sementara, perwakilan MPI Maxensius menuturkan, hasil kajian dari MPI, terdapat lima rapor merah BRIN.
Baca juga : Pak Anies, Ayo Permak Direksi Transjakarta...!
Pertama, transisi manajemen dan birokrasi yang tidak berjalan baik. Ini yang menyebabkan sumber daya pelaku Litbangjirap tidak termanfaatkan optimal.
“Banyak yang menunggu penempatan. Dan ini suatu kerugian besar buat bangsa. Kita temukan manajemen transisi dan birokrasi yang sangat jauh dari good governance dan sangat berbahaya dalam upaya mendorong nasionalisme di antara periset,” katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.