RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR Rieke Diah Pitaloka heran dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rieke juga mempertanyakan transparansi dana bantuan sosial subsidi BBM.
Rieke mengingatkan, dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Selasa,16/8) Presiden Jokowi menyampaikan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun.
Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Sementara itu, Menteri Keuangan dalam Rapat bersama Badan Anggaran DPR Selasa (23/8) menyatakan APBN 2021 total subsidi energi Rp 188,3 triliun dengan rincian subsidi energi Rp 140,4 triliun dan kompensasi harga BBM Rp 47,9 triliun.
Selain itu, APBN 2022 total subsidi energi Rp 502,4 triliun dengan subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi harga BBM Rp 293,5 triliun.
Baca juga : Pengamat Dukung Pemerintah Sesuaikan Harga BBM Bersubsidi
Rieke, dalam Rapat Kerja, Rabu (24/8) antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN menyatakan, di tengah pernyataan kenaikan alokasi APBN untuk subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun, subsidi naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.
Namun terjadi kontradiksi yaitu harga BBM bersubsidi justru direncanakan akan naik. Kata Rieke, ketika alokasi APBN untuk subsidi energi naik, logikannya harga jual kepada rakyat tidak naik.
"Ini malah sebaliknya. Alokasi uang rakyat di kas negara untuk subsidi BBM ditambah, namun harga jual ke rakyat malah direncanakan naik," heran Rieke dalam keterangannya, Jumat (2/8).
Ditegaskannya, Presiden Jokowi telah memberikan keputusan politik anggaran yang luar biasa untuk memperkuat bangkitnya ekonomi rakyat. Khususnya mereka yang miskin dan tidak mampu melalui lokasi APBN untuk program-program, termasuk subsidi energi.
Politisi PDI Perjuangan ini pun mendukung Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena alokasi subsidi BBM dari APBN sudah naik tiga kali lipat.
Baca juga : PKS: BBM Naik, Target Pemerintah Berantas Stunting Sulit Tercapai
Dia jga mendukung Presiden Jokowi untuk memerintahkan menteri terkait memperbaiki data penerima subsidi Satu Data Inddonesia yang akurat dan aktual penerima subsidi, termasuk subsidi energi (BBM, LPG, Listrik).
"Alokasi APBN Rp 502 triliun untuk subsidi BBM wajib tepat sasaran kepada warga yang miskin dan tidak mampu," tegasnya.
Rieke juga meminta kementerian memberikan jawaban tertulis tentang rincian BPP crude oil dari Indonesia, rincian BPP crude oil impor, rincian impor crude oil, LPG dan LNG dari tahun 2011-2022 termasuk kuota per bulan dan dari negara mana, serta rincian dan dari mana sumber data penerima subsidi energi baik BBM, LPG dan listrik 2019-2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sangat terbuka dengan penggunaan dana subsidi energi dalam APBN. Sebab sebelum membayar subsidi dan kompensasi BBM ke badan usaha, akan diaudit lebih dulu nilainya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Seluruh subsidi itu diaudit oleh BPKP sebelum kita membayar," ujar Sri Mulyani di Badan Anggaran DPR Kamis (1/8).
Baca juga : Banteng Minta Presiden Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Secara rinci, BPKP masih akan melihat dari sisi volume, biaya produksi, hingga perbedaan antara harga yang diatur dan harga yang terjadi dalam besaran subsidi dan kompensasi yang harus dibayar pemerintah ke badan usaha.
Dari alokasi subsidi energi Rp 502 triliun, untuk subsidi sebesar Rp 208,9 triliun dengan rincian subsidi BBM dan LPG Rp 149,6 triliun dan subsidi listrik Rp 59,6 triliun. Sementara untuk kompensasi yang harus dibayarkan Rp 293,5 triliun dengan rincian kompensasi BBM Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41,0 triliun.
Besarnya subsidi energi tahun ini yang naik tiga kali lipat dari ketetapan awal Rp 152,5 triliun karena harga minyak mentah yang melonjak tajam, jauh dari asumsi makroekonomi dalam APBN, sehingga ada selisih dari harga keekonomian yang ditanggung pemerintah dan badan usaha. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.