RM.id Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR prihatin dengan postur anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pasalnya, belanja pemerintah buat nelayan dan masyarakat pesisir ternyata cuma secuil alias sangat kecil, kontras dengan belanja operasional di KKP.
Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka mencontohkan pengadaan kapal (buat nelayan)yang hanya Rp 37 miliar. “Bandingkan dengan pengadaan speedboat, Rp 119 miliar. Jadi kepentingan buat nelayannya di mana, pemberdayaan dan keberpihakannya buat nelayan di mana, anggarannya kecil,” tegasnya di Jakarta, kemarin.
Suhardi juga menyoroti anggaran KKP untuk membuat kawasan Shrimp Estate atau kawasan budi daya udang yang hanya terpusat di satu kawasan tapi menghabiskan anggaran sampai Rp 1/4 triliun. Ini kontras dengan kegiatan budi daya saat ini yang banyak tersebar di daerah tapi dengan luasan cukup luas.
Baca juga : BKSAP DPR Bareng SEAPAC Perdalam Isu Suap Lewat Studi Perbandingan
“Modeling kawasan budi daya Rp 250 miliar, ini KKP ingin jadi BUMN atau untuk siapa ini? Kepentingan siapa? Saya tidak melihat ada kepentingan nelayan di sini dengan menggunakan anggaran Rp 250 miliar,” heran dia.
Suhardi kemudian membandingkan anggaran perbaikan irigasi rakyat seluas 3.500 hektare dengan alokasi Rp 19 miliar. Padahal, kehidupan nelayan saat ini cukup memprihatinkan sehingga harusnya setiap belanja KKP sedapat mungkun bisa langsung dirasakan masyarakat dan berdampak langsung ke kesejahteraan para nelayan.
“Saya tidak melihat belanja langsung ke masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan. Saya mungkin sulit menerima rancangan ini. Kalau teman-teman menerima, silakan,” tambah politisi asal Sulawesi Barat ini.
Baca juga : Kominfo Diminta Tertibkan Akun-akun Penista Agama Di Medsos
Sementara Anggota Komisi IV, Johan Rosihan mengingatkan, Presiden Joko Widodo punya komitmen untuk membangun Poros Maritim Indonesia. Sayangnya, postur anggaran belanja di KKP sama sekali tidak menggambarkan rencana besar Jokowi untuk membangun potensi kelautan sebagai kekuatan dalam negeri.
“Celakanya lagi, anggaran kita sudah sedikit tapi ingin membangun sesuatu yang mercusuar,” kata Johan.
Politisi PKS ini lalu merunut program mercusuar KKP untuk membangun Shrimp Estate dengan anggaran Rp 250 miliar. Kawasan budi daya ini tidak pernah dibicarakan di Komisi IV DPR. Makanya, dia kaget ketika dalam beberapa kali kunjungan kerjanya ke daerah pemilihannya, sudah mulai ramai diperbincangkan soal kawasan Shrimp Estate.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.