RM.id Rakyat Merdeka - Sekjen Nasdem Johnny G Plate menyebut, ada 5 topik yang dibahas Jokowi dalam pertemuannya dengan 7 pimpinan partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) sore.
Ketujuh parpol yang dimaksud adalah PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN.
"Pertama, perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19. Yang terkait capaian dan benchmark-nya.Kita tentu bersyukur, kerja sama kita dalam penanganan pandemi mulai membuahkan hasil," ungkap Johnny yang juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rabu (25/8).
"Tugas kita selanjutnya adalah menjaga capaian tersebut, dan berusaha mengakhiri pandemi covid-19 dan memasuki babak-babak baru penanganan covid-19. Baik itu epidemi atau endemi," imbuhnya.
Baca juga : Mulai Juni 2021, Penyuntikan Vaksinasi Bisa 1 Juta Per Hari
Kedua, membahas perekonomian nasional, terkait capaian dan tantangan makroekonomi.
Johnny menyebut, kita patut bergembira, bahwa melalui kerja keras di suasana yang tidak menentu dan tantangan yang begitu besar, di tahun 2021 ini terlihat tanda-tanda dan gambaran positif perekonomian.
"Dari kuartal pertama kontraksi 0,7 persen, kini tumbuh 7,07 persen. Semoga bisa dipertahankan di kuartal III dan IV, dengan tetap memperhatikan kemungkinan penyebaran varian Delta," jelasnya.
Ketiga, strategi ekonomi dan bisnis negara.
Baca juga : Lagi, Arab Saudi Perpanjang Pembatasan Covid-19 Selama 20 Hari
Dalam konteks ini, Jokowi meminta partai koalisi kompak berkontribusi membawa perekonomian Indonesia, dari arah konsumtif ke arah yang berbasis produksi dan produktif.
"Secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri, agar bisa menghasilkan nilai tambah. Khususnya di sektor pertambangan, pertanian, dan sektor ekonomi hijau. Hilirisasi dan digitalisasi, itu ditekankan betul," papar Johnny.
Keempat, membahas ketatanegaraan, otonomi daerah (otda), dan sistem ketatanegaraan sebagai akibat pandemi Covid-19.
"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, agar tata kelola pemerintahan kita memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sistem perundang-undangan kita saat ini cukup menyulitkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Ini kendala yang harus kita atasi," beber Johnny.
"Maka setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, pemerintah menilai perlunya evaluasi menyeluruh. Agar kita memiliki sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cepat dalam mengambil keputusan. Khususnya, dalam situasi kedaruratan seperti ini," sambungnya.
Kelima, membahas ibu kota baru.
Di tengah situasi ini, kita tetap perlu memikirkan untuk punya ibu kota baru, mengingat tantangan dan problematika Jakarta yang semakin kompleks.
"Namun tentu, perpindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini. Pertama kali, kita harus menyiapkan legislasi memadai. Pembangunan ibu kota negara yang cocok, akan dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," tutur Johnny. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.