Konferensi Laut Singkirkan Nelayan Tradisional Kecil

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah akan menggelar konferensi Our Ocean Conference 2018 atau OOC 2018 pada 29-30 Oktober 2018 di Bali. Para aktivis dan nelayan tradisional menolak konferensi tersebut, dan bakal menggelar konferensi tandingan. Konferensi laut dinilai tidak berpihak pada nelayan tradisional berskala kecil.

Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengritik konferensi digelar setiap tahun itu. Menurutnya, konferensi itu hanya mendorong berbagai macam agenda eksploitasi terhadap laut seperti Ekonomi Biru, Revolusi Biru, Pertumbuhan Biru atau dalam istilah lain finansialisasi dan privatisasi lautan. “Konferensi OOC mendorong solusi palsu. Sebutlah agenda Karbon Biru, dan Kawasan Konservasi Laut yang secara nyata telah meminggirkan nelayan tradisional skala kecil dan rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Marthin.

Baca juga : 2 Anak Buah Jokowi Ladeni Para Milenial

Dia melanjutkan, perikanan berbasis hak kepemilikan yang telah banyak didorong dan diterapkan di kebijakan perikanan dunia, telah melanggar hak asasi manusia. Ditambah lagi, industri ekstraktif dan privatisasi pesisir dan pulau kecil akan menghancurkan ekosistem tempat mereka bergantung, finansialisasi pengelolaan limbah, cair, dan padat serta privatisasi pengelolaan air memperburuk kedua masalah tersebut. “Lebih jauh lagi, perempuan dan pemuda nelayan menerima dampak beban berganda sebagai kelompok marjinal di komunitas ,dan dampak dari berbagai solusi palsu tersebut,” papar Marthin.

Atas situasi itu, perwakilan nelayan tradisional dan rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil serta organisasi masyarakat yang bekerja di kampung-kampung pesisir dan pulau kecil, memutuskan mengadakan acara Rembug Rakyat Laut 2018. “Untuk memulai narasi sejati pengelolaan kelautan. Sementara pemerintah akan melakukan banyak perjanjian keuangan, dengan terus menghancurkan lautan dan para nelayannya,” ujarnya.

Baca juga : Fitra: Ada Kesan Jadi Alat Politik Capres Petahanan

Untuk itu, orang-orang dari seluruh Indonesia dan CSO akan berkumpul untuk berbicara tentang perampasan laut dan berdiskusi tentang solusi nyata bersama. Dengan membuat 6 tema yang diputuskan dalam proses yang partisipatif. Antara lain, Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Perikanan (Perikanan Berkelanjutan); Karbon Biru dan Praktik Perampasan Laut Terselubung (Perubahan iklim) dan tata ruang laut sebagai alat untuk legitimasi praktik industri ekstraktif (KKL dan konservasi).

“Berbagai substansi dan alasan lokakarya ini akan dijelaskan dalam kampanye, selama tiga hari berikutnya,” kata Marthin. .Penyelenggara Rembug Laut itu adalah sejumlah organisasi sipil seperti Bina Desa, IGJ, IHCS, KNTI, KRuHA dan Solidaritas Perempuan. Rembug Rakyat Laut akan dilaksanakan secara partisipatif, dan akan menghasilkan Deklarasi Rakyat Laut 2018 sebagai hasil pertemuan tersebut.

Baca juga : Awas, Dana Tsunami Dan Gempa Dikorupsi

“Pemerintah dan korporasi perampas sumber daya laut mengatakan our ocean our legacy atau laut kita adalah warisan kita, tetapi kita mengatakan rakyat laut, adalah sumber daya kita bersama,” tandas Marthin. [JON]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.