Dark/Light Mode

Sistem PPDB Zonasi Kudu Dievaluasi Total

Abdul Fikri Faqih: Sistem Zonasi Telah Makan Banyak Korban

Senin, 14 Agustus 2023 06:30 WIB
Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id
Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan penghapu­san sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri.

Karena, banyak keluhan masyarakat mengenai sistem peneri­maan siswa berdasarkan kedekatan rumah dan usia calon siswa sekolah negeri itu.

Sistem PPDB saat ini, seperti diketahui, berbeda dengan sistem sebelumnya. Berdasarkan sistem sebelumnya, penerimaan siswa berdasarkan nilai ujian nasional, atau ujian berstandar daerah. Bukan berdasarkan kedekatan rumah calon siswa dengan seko­lah. Bukan pula berdasarkan "persaingan" umur, sehingga yang lebih muda tersingkir. Sehingga, muncul istilah kalah umur.

Baca juga : Satriwan Salim: Bukan Dihapus Total, Tapi Harus Diperbaiki

Seiring itu, Presiden memperhatikan apakah akan meng­ganti sistem PPDB yang berdasarkan zonasi dengan sistem lain. "Dipertimbangkan,” kata Presiden Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Namun, Pemerintah tidak mau terburu-buru. Sebelum sampai pada keputusan, Pemerintah akan mengkajinya terlebih dahulu. “Akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya,” tandas Jokowi.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, penghapusan sistem zonasi tidak perlu dilakukan. "Tapi, harus ada evaluasi total terhadap sistem PPDB saat ini," tandasnya.

Baca juga : Pemerataan Tidak Terjadi, Yang Unggul Makin Unggul

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Satriwan Salim.

Jika sistem zonasi pada PPDB dihapus, apakah Anda setuju?

Saya tidak bisa bilang setuju atau tidak, bagus atau tidak. Karena, rekomendasinya adalah evaluasi total sistem zonasi ini. Jangan sam­pai merugikan calon peserta didik baru atau orangtua murid. Kasihan mereka.

Baca juga : Antisipasi Kejahatan Digital Bagi Anak Disabilitas, Diperlukan Peran Orangtua

Rekomendasi evaluasinya seperti apa?

Catatan Komisi X DPR terkait hal itu, adalah evaluasi total. Nanti akan kelihatan kelemahannya apa saja. Karena, kita tahu, sistem zonasi ini banyak korban.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.