Abdul Aziz: WFH Tak Signifikan Tekan Polusi Udara

RM.id  Rakyat Merdeka - Polusi di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Sempat menyentuh peringkat pertama, sebagai kota dengan kualitas udara terburuk sedunia. Tingkat polusi udara di Jakarta, berada pada level tidak sehat.

Data tersebut diambil berdasarkan parameter kualitas udara IQAir.com. Dari 110 negara, indeks kualitas udara Jakarta pada pukul 8 pagi, kemarin, mencapai angka 183 US Air Quality Index (AQI US).

Saat Rakyat Merdeka melihat pada pukul 19.35 WIB, kualitas udara Jakarta mencapai angka 125 AQI US. Jakarta masuk urutan kelima dari total 110 negara.

Baca juga : Gembong Warsono: Segera Jalankan Terobosan WFH

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun mengatur strategi penanganan polusi udara ini. Salah satunya adalah rencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, atau work from home (WFH) untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota pada September mendatang.

Hal itu menyusul arahan Presiden Joko Widodo terkait polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kayak work from home. Ini sebentar lagi dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan, September ini bisa dijalankan,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8).

Baca juga : Polisi, Satpol PP, Dishub Rawan Terinfeksi ISPA

Heru mengatakan, WFH bersifat wajib bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi, kata dia, pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat secara langsung, tetap bekerja di kantor.

“Kalau bagian perencanaan dan lain-lain, mungkin work from home. Mudah-mudahan, kementerian/lembaga juga bisa melakukan hal itu,” ujarnya.

Lanjut Heru, kebijakan tersebut bersifat imbauan bagi sektor swasta. Meski begitu, ia berharap sektor swasta turut menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. “Mudah-mudahan, swasta juga bisa menetapkan itu. Seperti, saat pandemi Covid,” ucap Heru.

Baca juga : Korupsi Pengadaan Truk Di Basarnas Rugikan Negara Puluhan Miliar

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, WFH perlu dilakukan secepatnya untuk menangani polusi di Jakarta. Sedangkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Aziz berpandangan, WFH bukan solusi.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Abdul Aziz.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.