Dark/Light Mode

Cegah Keruwetan, Pemilihan Wapres Diusulkan Lewat MPR

Firman Soebagyo: Persoalan Mendasarnya Presidential Threshold

Senin, 4 September 2023 06:20 WIB
Firman Soebagyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id
Firman Soebagyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

 Sebelumnya 
Bukankah usulan ini bertujuan baik, menghindari polemik penentuan Cawapres?

Penentuan Cawapres dalam koalisi, memang tidak mudah.

Untuk mengatasinya, koalisi harus punya kesamaan ideologi, dan ada persyaratan lain. Baik yang tersurat maupun tersirat.

Yang tersurat itu gampang. Tinggal diketik dan ditandatangani, selesai. Tapi, yang tersirat itu kita tidak tahu pasti. 

Baca juga : Kenang Kepemimpinan Ganjar, Umat Hindu Jateng: Pendekatan Masalah Sosial Membumi

Apa persoalan mendasar di balik kesulitan ini?

Presidential threshold, 20 persen kursi DPR. Partai politik, mau tidak mau harus melakukan koalisi untuk memenuhi syarat itu. Lalu, terjadilah kesulitan menentukan Cawapres dalam koalisi.

Kalau pun ada partai yang memiliki 20 persen sendiri, Pilpres itu tidak hanya soal kekuatan figur, tapi perlu kekuatan politik praktis di lapangan yang dapat digerakkan menjadi tim sukses. Kalau tidak mau ribet, apakah presidential threshold-nya dinolkan, atau ada mekanisme lain.

Perubahan seperti itu, sulit ya?

Baca juga : Firman Soebagyo: Janganlah Menari Di Genderang Orang Lain

Pemilihan Wakil Presiden oleh MPR itu kan mengubah konstitusi lagi. Memilih langsung kan esensinya adalah memilih dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Itu pemahamannya. 

Apa yang Anda khawatirkan jika usulan ini terwujud?

Apakah nanti kalau dipilih oleh MPR tidak akan ribet juga. Di MPR juga akan ada bergaining yang dilakukan  anggota MPR. Misalnya kalau DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ingin mengusung calonnya, dari partai ingin mencalonkan kelompoknya. Akhirnya saling kuat-kuatan. 

Mungkinkah pemilihan di MPR itu bisa meminimalisir politik transaksional?

Baca juga : Dosen IPB Beri Pelatihan Wafer Pakan Ke Pondok Pesantren Di Gresik

Apakah di MPR itu tak ada transaksional. Kami ini kan politisi tiga zaman. Zaman Orde Baru, reformasi sampai saat ini. Kami sedang berusaha menghindari politik transaksional. NNM

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.