Obon Tabroni: Nggak Ada Korelasinya Bansos Dengan Pilkada

 Sebelumnya 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengusulkan agar pemberian bansos dihentikan sementara, dua sampai tiga bulan menjelang Pilkada. Tanggapan Anda?

Memang kemarin itu muncul polemik, bahwa bansos bisa mempengaruhi suara pemilih. Tetapi, tidak pasti begitu juga. 

Maksudnya tidak berpengaruh? 

Iya, karena pemilih kita sekarang rasional. Masyarakat juga paham bahwa bansos bukan personal, namun dari negara.

Kaitan dengan Pilkada, itu tidak ada korelasinya. Apalagi sekarang, hampir dipastikan sedikit sekali Calon Kepala Daerah yang incumbent. Potensi pemberian itu tidak seberapa. 

Baca juga : Kubu 03: KPU Keliru

Namun, pemberian bansos menjelang Pilpres menjadi polemik. Bagaimana tuh?

Kalau dikaitkan dengan Pilkada, Pilpres dan Pileg, proses untuk bansos itu ada perencanaan. Hati-hati dalam pemberian, saya sepakat. 

Tapi, kehati-hatian jangan sampai menunda pemberian bansos. Rasanya, lebih baik ada pemberian bansos. Karena, tidak ada korelasi bansos dengan Pilkada. Kemudian, ada hal-hal yang sifatnya situasional. 

Maksudnya situasional? 

Kemarin kan di beberapa daerah itu ada yang mengalami El Nino. Mengalami kekeringan, sehingga banyak petani yang terdampak. Itu tidak elok kalau harus ditunda. Sama seperti pandemi Covid-19, saat itu kan tidak direncanakan. 

Baca juga : Wapres Ingatkan Pengusaha

Jadi, ada hal situasional yang tidak bisa dikaitkan dengan Pemilu. Kalau memang harus diberikan, ya harus segera diberikan oleh Pemerintah. 

Pemberiannya harus sesuai jadwal ya? 

Iya, sesuai jadwal dan situasional, karena tidak ada kaitan dengan Pilkada. Yang perlu diperhatikan adalah, data penerima. 

Kenapa soal data penerimanya? 

Harus di-update terus, sumbernya harus jelas. Siapa yang paling berhak mendapatkan bansos. 

Baca juga : Sebaiknya Pemberian Bansos Diatur Ulang

Data penerima saat ini memang kenapa?

Dulu kan ada sensus ekonomi. Kita harus bikin sensus yang fokus terkait angka kemiskinan, siapa yang membutuhkan, sehingga data itu bisa di-share ke instansi terkait. 

Makanya di pemerintahan baru nanti, saya berharap agar dimulai dengan sensus siapa penerimanya. Semua Kementerian terkait membutuhkan data tersebut. Dengan teknologi sekarang, data itu bisa terintegrasi. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 30 Maret 2024 dengan judul "Wakil Ketua KPK Usul Tak Ada Bansos Jelang Pilkada, Obon Tabroni: Nggak Ada Korelasinya Bansos Dengan Pilkada"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.