Dark/Light Mode

Program Tapera Baru Dilaksanakan Tahun 2027

Dimas P Wardhana: Kami Minta Tapera Dibatalkan Saja Deh

Minggu, 9 Juni 2024 07:40 WIB
Dimas P Wardhana, Ketua Hubungan Antar Lembaga, FSP Farkes Reformasi.
Dimas P Wardhana, Ketua Hubungan Antar Lembaga, FSP Farkes Reformasi.

 Sebelumnya 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, Tapera berlaku 2027. Respons Anda?

Pemerintah menunda program Tapera, karena aksi demo kita yang kemaren. Kalau tidak ada aksi, Tapera akan berlanjut.

Apakah Anda puas karena Tapera baru dilaksanakan tahun 2027?

Kita minta bukan ditunda, tapi dibatalkan. Seperti tuntutan kami tentang Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga : Wapres Minta Tambahan Kuota Sama Arab Saudi

Anda meminta supaya Tapera dibatalkan, kenapa?

Gaji buruh di Jabodetabek, kenaikannya tidak sampai 2 persen. Kami pegawai di bidang Farmasi dan kesehatan, ada potongan pajak setiap bulan itu 12,5 persen yang meliputi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya. Kalau dirupiahkan, itu sekitar Rp 500 ribu.

Sedangkan gaji buruh itu ada yang cuma Rp 3,5 juta per bulan. Untuk bayar kontrakan, makan sampai sebulan, itu bisa minus jika hidup di Jakarta.

Kalau ada potongan Tapera sebesar 2,5 persen, berarti totalnya sekitar 14,5 persen. Dari tiga setengah juta itu, berkurangnya hampir Rp 650.000. Belum lagi ada iuran lain bagi perawat, dokter maupun farmasi.

Baca juga : Kata Cak Imin, Peluang Amandemen Terbuka...

Tapera ini, menurut Anda tidak realistis, ya?

Sekarang gini deh, kalau sebulan dipotong Rp 100.000 sampai Rp 150.000, setahun itu paling sekitar 1,2 juta hingga 1,5 juta. Dikali 10 tahun atau 20 tahun, iuran itu tidak sampai 50 juta. Pertanyaannya, rumah di bawah 50 juta itu tempatnya di mana. Bentuknya seperti apa.

Yang membuat kita menolak, karena tidak ada kejelasan dan kepastian untuk mendapatkan rumah. Pegawai yang sudah terlanjur membeli rumah dengan KPR atau kredit per bulan, bagaimana nasibnya.

Karena ini prosesnya masih ditunda, apa langkah hukum yang dilakukan buruh?

Baca juga : Rokok Elektrik Mesti Diatur Ketat

Kita minta supaya Pemerintah mengeluarkan PP Tapera terbaru yang isinya membatalkan PP Tapera yang ada saat ini. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 9 Juni 2024 dengan judul "Program Tapera Baru Dilaksanakan Tahun 2027, Dimas P Wardhana: Kami Minta Tapera Dibatalkan Saja Deh"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.