Urgensi Kita Kesehatan dan Keselamatan Anak-anak

RM.id  Rakyat Merdeka - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) benar-benar memikirkan ulang rencana pembukaan sekolah yang berada di zona kuning corona.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah berencana memberikan izin penyelenggaraan sekolah tatap muka di luar zona hijau penyebaran Covid-19.

Menurut Doni, pemberian izin akan diberikan dan diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu disampaikan Doni usai rapat terbatas terkait pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, melalui virtual, Senin (27/7).

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah. Mungkin tidak lama lagi akan diumumkan, daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka,” katanya.

Meski begitu, Doni menegaskan, penerapan sekolah tatap muka di luar zona hijau akan digelar secara terbatas. Yakni, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas dibatasi. Durasi belajar di kelas akan dipersingkat. Doni juga menyadari, banyak siswa di daerah yang kesulitan dalam belajar jarak jauh karena sulitnya sinyal internet.

Ia lantas memuji kreativitas daerah yang memberlakukan kebijakan belajar menggunakan radio di masa pandemi ini. “Beberapa daerah yang telah berinisiatif menggunakan radio panggil sebagai sarana pembelajaran oleh guru, tentunya kita berikan apresiasi karena tidak ada rotan, akar pun jadi,” ucap Doni.

Jadi, lanjutnya, inilah kreativitas yang berkembang di tengah masyarakat. Ia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai langkah dan upaya, sehingga kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan dengan segala keterbatasan.

Baca juga : Buka Sekolah Di Zona Kuning Sangat Bahaya

Untuk membahas hal ini, berikut tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian atas wawancara dengan Wasekjen FSGI, Satriwan Salim.

Ada opsi sekolah tatap muka dilakukan pada wilayah zona kuning. Bagaimana ini?

Sekolah tatap muka di zona kuning jangan dulu.

Alasannya apa?

Mungkin pertimbangan dibukanya adalah karena kesulitan yang dihadapi besar sekali untuk PJJ (pembelajaran jarak jauh). Namun, ini tidak mendesak.

Apa yang paling penting saat ini?

Urgensi kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak. Ini juga sudah ditegaskan berulang kali oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Kebijakan ini bukan pilihan. Kita tidak punya opsi. Sebab, yang penting untuk anak-anak kita adalah kesehatan.

Baca juga : Buka Sekolah Di Zona Kuning, Sama Saja Bunuh Siswa dan Guru Pelan-pelan

Bukankah sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan?

Jangan sampai sekolah menjadi cluster penularan Covid-19. Karena, anak-anak rentan sekali. Karena itu, kebijakan ini paling aman. Pokoknya belajar di rumah, jangan ada tatap muka dahulu. Saat ini banyak sekolah yang toiletnya tidak memiliki air mengalir, jangankan bicara wastafel.

Berarti, PJJ seharusnya diperhatikan sekali oleh pemerintah ya?

Iya, memang sebaiknya Kemendikbud fokus saja pada peningkatan PJJ dibandingkan memutuskan pembukaan sekolah di luar zona hijau yang sulit sekali dimonitor apakah protokolnya terpenuhi.

Ada siswa yang tak punya akses internet. Apakah alasan itu bisa diterima untuk sekolah tatap muka?

Untuk zona hijau, sekarang sudah boleh tatap muka. Tapi tidak banyak, sekitar 80 zona. Namun, itu pun masih fluktuatif. Jadi, kita masih melihat dulu, seberapa besar risikonya.

Apakah Komisi X DPR sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud mengenai kendala PJJ?

Baca juga : Pengamat: Pertimbangkan Faktor Kesehatan dan Keselamatan Semua Pihak

Sudah dibentuk Panja PJJ. Sebagai anggota DPR, kami jadi tempat curhat. Terima aspirasi masyarakat mengenai belajar dari rumah ini. Saya aktif di media sosial. Di dalam Instagram, kalau saya kasih pancingan sedikit, ‘bapak ibu, adik-adik, gimana pembelajaran jarak jauhnya’, langsung beratus-ratus pesan masuk.

Apa saja yang diadukan masyarakat mengenai hal ini?

Permasalahannya, akses internet minim dan keberadaan gawai. Tidak semua orang memiliki instrumen untuk mengakses gawai. Terutama di daerah pedalaman. Mereka kesulitan.

Selain di pedalaman, apakah masalah gawai juga ada di perkotaan?

Begitu new normal, orangtua masuk kerja. Nah, anak ini tidak ada yang mendampingi. Kedua, anak juga belum tentu memiliki gawai seperti laptop atau tablet, atau apalah. Gawai dibawa kerja orangtuanya. Soal gawai, saya sempat berkomunikasi dengan salah satu pihak dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka bilang mampu. Tapi, berikan kami kesempatan setahun. Beri kami kepastian bahwa pemerintah akan menggunakan produk dalam negeri ini. Jangan tiba-tiba impor.

Apa solusinya?

Solusi permasalahan ini, kita sedang ratas bersama dan diupayakan dapat secepatnya. Berdasarkan kendala serta kesulitan yang ada, Mendikbud Nadiem Makarim sebagai pegiat teknologi, diharapkan bisa lebih cepat tanggap. Tetapi tidak bisa pula disalahkan, karena kondisi seperti ini merupakan kondisi yang baru bagi semua pihak. Kendala seperti akses internet dan sebagainya itu, seharusnya bisa diatasi. Saya rasa, Mas Nadiem sebagai pegiat teknologi akan membuat formulasi yang tepat. Namun, pada praktiknya memang tetap menjadi kendala tersendiri. (NNM)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.