Dark/Light Mode

Genjot Pemulihan Ekonomi

Bappenas Reformasi Sistem Kesehatan dan Ketahanan Pangan

Kamis, 28 Mei 2020 08:00 WIB
Genjot Pemulihan Ekonomi Bappenas Reformasi Sistem Kesehatan dan Ketahanan Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) siap menggenjot pemulihan ekonomi guna menopang program the new normal di tengah pandemi wabah corona. Di antaranya dengan mereformasi sistem kesehatan kita.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menuturkan, langkah ini sesuai rencana kerja pemerintah pada 20202021 di tengah dampak wabah Covid-19. 

“Fokus pemulihan ekonomi tahap awal meliputi sektor industri, pariwisata, dan juga investasi. Selain itu, pengurangan jam kerja juga perlu dievaluasi, opsinya dikembalikan seperti semula. Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah,” kata Suharso dalam pertemuan virtual di Jakarta, kemarin. 

Dilanjutkan Suharso, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, reformasi kesehatan menjadi perhatian. Termasuk fokus reformasi perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan juga reformasi terkait ketahanan pangan. 

Berita Terkait : Bamsoet: Pemulihan Ekonomi Bisa Dimulai Setelah Kita Menang Lawan Covid-19

“Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk mendesain ulang Sistem Kesehatan Nasional. Kami juga berharap hal yang sama dilakukan oleh daerah karena pada akhirnya, ujung sistem kesehatan nasional ada di daerah,” imbuhnya. 

Sebelumnya, eks politisi PPP ini mengatakan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya agar perekonomian dapat segera pulih. 

Selain itu, sasaran pembangunan nasional pada 2021 yang ingin dicapai adalah pulihnya perekonomian nasional pasca pandemi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5–5,5 persen serta beberapa target lain. 

Seperti tingkat kemiskinan di angka 9,2 - 9,7 persen, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5 - 8,2 persen, rasio gini pada 0,377 – 0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78 – 72,90. 

Baca Juga : BKPM Ramal Sektor Manufaktur Meroket

Sementara, alokasi pagu indikatif pada kementerian/lembaga akan difokuskan pada beberapa sector. 

Yakni 10 destinasi pariwisata prioritas, sembilan kawasan industri di luar Jawa, industri 4.0 di lima sub sektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, dan jaringan pelabuhan utama terpadu. 

“Kita harus disiplin dengan RKP, mudah-mudahan pada tahun 2022, kita bisa lebih baik lagi dan mengejar apa yang tertinggal pada tahun 2020-2021.” tegas Suharso. 

Sementara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi mengatakan, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan ke depan akan dioptimalkan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. 

Baca Juga : Lagi Gini Ributin Hantu PKI, Untungnya Apa?

“Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi, kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, serta recovery dan penyelesaian masalah kesehatan,” ujar Subandi. 

Dilanjutkannya, untuk fokus the new normal di waktu dekat ini, seluruh aktivitas sektor pembangunan dan bisnis akan mengalami penyesuaian di setiap level. 

Kedua, penguatan teknologi informasi menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah juga harus terpadu antar wilayah menuju pemulihan yang lebih baik. 

“Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dalam menyediakan data dan informasi secara real-time dan tepat terkait penanganan Covid-19. Mobilitas masyarakat juga akan diatur. Ini protokol yang sedang disiapkan, jadi bukan hanya sektor kesehatan tapi seluruh sektor” tegasnya. [NOV]