Saleh Partaonan Daulay: Seharusnya, Pekerja Non Formal Juga Dapat

RM.id  Rakyat Merdeka - Subsidi gaji sebesar Rp 600.000 dari pemerintah, rencananya diluncurkan pada 25 Agustus. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

“Kita merencanakan Pak Presiden akan menyerahkan secara langsung, me-launching program ini insya Allah pada 25 Agustus,” kata Ida seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Ida menerangkan, subsidi gaji yang diberikan pada akhir Agustus ini sebesar Rp 1,2 juta untuk September dan Oktober. Subsidi gaji dua bulan berikutnya akan diberikan pada penyerahan selanjutnya. “Diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima, dua bulan sekali Rp 1,2 juta,” jelasnya.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) masih terus mengumpulkan nomor rekening calon penerima subsidi gaji.

Setidaknya, sudah ada lebih dari 12 juta nomor rekening pekerja yang terkumpul. “Tapi, data ini belum tervalidasi dengan data di bank,” ujar Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, dikutip dari Kontan.

Menurutnya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses validasi data tersebut. Penerima bantuan subsidi gaji yang akan ditetapkan pun tergantung hasil validasi.

Seiring proses validasi berlangsung, Utoh mengatakan, penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara bertahap. “Sesuai ketersediaan data yang telah divalidasi,” ujarnya.

Utoh juga mengatakan, berdasarkan data awal BPJS Ketenagakerjaan, total jumlah calon penerima bantuan subsidi gaji ini sebanyak 15,7 juta orang.

Baca juga : Nah, Ini Baru Asyik...

Namun, program pemerintah ini mendapat catatan dari beberapa pihak. Salah satunya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menurut mereka, seharusnya penerima subsidi gaji ini bukan hanya pekerja formal bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, seluruh pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta juga harus mendapatkan subsidi ini.

Untuk membahas hal itu, berikut wawancara dengan Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay:

Apa tanggapan Anda mengenai program subsidi gaji bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan?

Program-program pemerintah kepada masyarakat perlu diapresiasi. Karena, kita berharap masyarakat yang terdampak Covid-19, tidak mengalami kesulitan.

Menurut KSPI, penerima bantuan ini seharusnya bukan hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Melainkan, seluruh pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta...

Dalam konteks itu, kita berharap agar bantuan tersebut diberikan secara adil dan merata.

Konkretnya bagaimana?

Pemberian bantuan Rp 600 ribu dikali empat bulan itu, datanya akan diambil dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Kalau tidak salah, sebesar 15,7 juta penerima. Kalau data itu diambil dari BPJS Ketenagakerjaan, berarti rata-rata penerima subsidi itu adalah pekerja sektor formal. Seperti di industri atau perusahaan lainnya.

Baca juga : Timboel Siregar: Kita Dukung, Dengan Catatan

Padahal, banyak juga masyarakat yang bekerja di sektor non formal dan terdampak Covid 19. Misalnya, mereka yang bekerja sebagai tukang parkir, pedagang keliling, pedagang kecil, tukang bangunan, petani nelayan dan lainnya. Namun, mereka ini datanya tidak ada.

Sebaiknya bagaimana?

Seharusnya, pekerja di sektor non formal juga dimasukkan pemerintah ke dalam program bantuan Rp 600 ribu itu. Jika tidak, dikhawatirkan ada perasaan masyarakat bahwa pemerintah tidak adil.

Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan mudah didata. Lantas, bagaimana distribusi bagi pekerja yang tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan?

Itu tetap bisa dilakukan melalui pendataan yang berbasis RT dan RW. Pendataannya itu bottom up. RT, RW tahu siapa warganya yang bekerja seperti itu. Nah, data itu diberikan berjenjang dari RT ke RW, ke kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota.

Distribusinya itu dibagi atau dijatah saja. Karena, kalau salah nanti kurang.

Sehingga, harus ada pendataan yang benar, distribusinya adil dan merata. Adil dan merata itu jangan hanya banyak di suatu daerah tertentu, namun di tempat lain sedikit. Dibagikan merata saja sesuai komposisi penduduknya masing-masing.

Apakah cara seperti itu tidak akan menimbulkan masalah?

Baca juga : Obon Tabroni: Program Ini Harus Adil ke Seluruh Pekerja

Tentu ada kriteria-kriterianya.

Kriterianya seperti apa?

Tidak semua pekerja informal, namun pekerja informal yang terdampak. Karena, banyak juga pekerja informal yang tidak terdampak. Jadi, hanya pekerja informal yang terdampak, usahanya terganggu dan penghasilannya sangat terganggu.

Sulit juga ya mengukurnya jika seperti itu?

Program Ini kan untuk pekerja formal bergaji di bawah Rp 5 juta. Yang informal ini, banyak yang penghasilannya tidak sampai Rp 5 juta sebulan. Jadi, kriteria-kriteria yang akan diberikan sebulan itu menjadi acuannya, misal pemerintah di desa melakukan pendataan di RT/RW masing-masing.

Apakah subsidi gaji ini akan menggairahkan perekonomian?

Kalau didistribusikan secara adil dan merata serta transparan, saya yakin bisa. Setidaknya, akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau orang diberikan Rp 600 ribu per bulan dengan jumlah mencapai 15,7 juta orang itu dahsyat, sangat besar. Sehingga, uang itu beredar di masyarakat. Uang itu tidak lagi berada di bendahara negara. Secara otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat naik, otomatis berpengaruh kepada sektor-sektor ekonomi kita. Sehingga, ekonomi kita bisa menggeliat perlahan-lahan. Kita juga harapkan muncul lagi kreativitas-kreativitas masyarakat untuk bisa menumbuhkan kembali perekonomian. NNM

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.