Muchamad Nabil Haroen: Pemerintah Sudah Kerja Keras

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan Covid-19. Untuk menjaga kesehatan dan ekonomi rakyat, pemerintah berupaya melakukan perlindungan kesehatan dan perlindungan ekonomi.

Indonesia kembali mencatat penambahan kasus virus corona atau Covid-19, misalnya pada Sabtu (29/8). Berdasarkan laporan data yang dirilis pada laman Kementerian Kesehatan, total kasus corona mencapai angka 169.195. Dibanding data pada Jumat (28/8), jumlah kasus corona di Indonesia bertambah sebanyak 3.308.

Sebagai informasi, total kasus corona pada Jumat lalu sebanyak 165.887 orang. Dari keseluruhan kasus, sebanyak 122.802 pasien di antaranya telah dinyatakan sembuh. Adapun kasus kematian terkait Covid-19 berada pada angka 7.261 jiwa. Sementara 39.132 pasien lainnya masih menjalani perawatan.

Pemerintah mengatakan, efektivitas upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19, perlu dukungan dari semua pihak, sehingga pandemi tersebut dapat cepat diatasi.

“Pemerintah sangat struggle di sini, dan mohon dukungan semua pihak supaya bisa efektif,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo dalam Bincang Nasional: Menakar Keberhasilan Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, seperti dikutip dari Antara.

Dia juga sepakat, penanganan Covid-19 perlu dipercepat guna menyelamatkan lebih banyak orang dan mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, yang terpenting dalam upaya tersebut adalah, bagaimana penanganan dilakukan tepat sasaran dan tepat guna.

“Perlu kecepatan itu betul. Nah, ini yang perlu dukungan dari semua pihak. Tapi, cepat tidak tepat, juga tidak baik. Maka, perlu dimonitor betul-betul,” ucapnya.

Yustinus menambahkan, masalah yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 adalah pada masalah pengadaan. “Karena, tahun ini APBN berubah dua kali. Bagi birokrasi itu sangat challenging. Mudah-mudahan dengan asistensi, bisa menjadi lebih cepat,” ujarnya.

Sementara, Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai, pemerintah lebih cenderung memikirkan ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakat.

Baca juga : Alamsyah Saragih: Sejumlah Kebijakan Mulai Dilonggarkan

Untuk membahas hal ini, berikut tanggapan Muchamad Nabil Haroen, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP:

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai, pemerintah cenderung fokus pemulihan ekonomi di masa pandemi dan menyampingkan persoalan kesehatan masyarakat. Tanggapan Anda?

Pemerintah telah bekerja keras menangani pandemi dari berbagai sisi.

Bisa lebih Anda rinci?

Sejak awal, Presiden Jokowi- Wapres Kiai Maruf Amin dan para menteri telah bekerja keras dengan berbagai strategi.

Namun, saat vaksin belum ditemukan, kenapa pemerintah lebih memilih memulihkan ekonomi yang secara tak langsung memberi ruang masyarakat untuk berkumpul?

Perlu diingat, pandemi ini bukan hanya tantangan Indonesia. Seluruh dunia merasakan pandemi ini. Jadi, semua pemerintahan dan pemimpin dunia sedang menghadapi tantangan dengan strategi masing-masing.

Di Indonesia bagaimana?

Di Indonesia, memang harus ada langkah-langkah strategis, mengingat angka kematian masih tinggi. Data 3 Agustus 2020, angka kematian karena Covid-19 yakni 4,68 persen, sedangkan rata-rata dunia yakni 3,79 persen.

Baca juga : Poyuono: Pemerintah Sudah On The Track

Antara ekonomi dan kesehatan, mana yang diutamakan?

Sejak awal, Presiden Jokowi menekankan bahwa penanganan pandemi di sisi kesehatan dan ekonomi harus seimbang.

Bukankah ini berisiko tinggi?

Memang, ini menguji kepemimpinan, menguji sistem, menguji komunikasi para pemimpin kita.

Mengapa pemerintah tidak fokus menyelesaikan penyebaran Covid-19 terlebih dahulu?

Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan, penanganan kesehatan dan ekonomi haruslah seimbang dan beriringan. Tidak bisa berat sebelah. Keduanya harus saling melengkapi.

Bagaimana dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan Covid-19?

Pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN hingga 695 triliun rupiah.

Pengawasannya?

Baca juga : Airlangga: Pemerintah Terus Bekerja Keras

Presiden Jokowi meminta aparat pengawasan pemerintah seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk menjadi bagian solusi percepatan. Juga, langkah antisipasi, pencegahan korupsi dan akuntabilitas dengan menggandeng Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

Lantas, bagaimana dengan pemulihan kesehatan dan memutus mata rantai Covid-19?

Di bidang kesehatan, saya sangat sedih, banyak dokter dan tenaga medis yang meninggal. Itu kerugian besar, dan seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi jelas, sistem penanganan kesehatan kita harus diperkuat.

Seperti apa yang bisa dilakukan?

Tidak hanya dengan menambah anggaran, tapi juga membangun sistem data, leadership, juga peningkatan sumber daya manusia di bidang medis.

Di sisi lain, pemerintah harus mendukung riset-riset dan inovasi di bidang medis. Banyak riset bagus tentang inovasi alat kesehatan yang diproduksi peneliti Indonesia. Juga, riset-riset rempah untuk obat herbal. Pemerintah harus dukung itu.

Soal Bansos juga dinilai masih memiliki catatan, seperti tidak tepat sasaran. Menurut Anda?

Pemerintah menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk penanganan pandemi ini. Bahwa ada yang kurang, ada beberapa kesalahan, miskoordinasi, itu harus dibenahi bersama. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.