Dark/Light Mode

Soal Larangan Mudik Lebaran

Mendagri: Pemerintah Tidak Ambil Kebijakan Grusa-grusu

Kamis, 23 April 2020 07:03 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam mengambil kebijakan larangan mudik Lebaran, Menteri Dalam Negeri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memastikan pemerintah tidak mengambil langkah dadakan atau “grusa-grusu”. Yang ditempuh adalah pendekatan gradual atau bertahap.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, kemarin. Tahap pertama, yaitu tahap “mengimbau”. Pemerintah secara persuasif dan edukatif mengajak masyarakat untuk tidak mudik, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari wilayah episentrum ke daerah.

Tahap ini diambil pada awal April, dan sudah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga 40 persen dibanding tahun lalu, saat imbauan gencar dilakukan.

Di tahap imbauan ini, digencarkan edukasi tentang model penularan Covid-19 berikut rentannya arus mudik menjadi arena penularan virus. Kerja sama antar propinsi untuk mengimbau warganya untuk tidak pulang kampung, juga difasilitasi Kemendagri.

Baca juga : Angkutan Logistik dan Medis Boleh Lewat, Mobil Pribadi dan Angkutan Umum Balik Kanan

“Di tahap ini, kesadaran masyarakat kita bangun bersama. Kampanye edukatif tentang pengenalan virus corona, cara penyebaran, titik lemah virus serta cara efektif pencegahannya seperti PHSB (Pola Hidup Sehat dan Bersih) seperti memakai masker, hand sanitizer, rajin mencuci tangan dan physical distancing dilakukan oleh Kemendagri dengan menggerakkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat. Sosialisasi ini berbuah positif ke perubahan pola perilaku masyarakat,” katanya.

Setiap tahap dan langkah, lanjutnya, akan dievaluasi. Kondisi dinamis masyarakat terus dimonitor. Bila ada pendekatan yang kurang tepat, langsung diperbaiki.

"Demikianlah proses kebijakan publik melawan Covid 19 kita lakukan termasuk di dalam merespon isu mudik. Setelah masa tahap pertama, yaitu mengimbau untuk tidak mudik dirasa sudah memadai, maka kita masuk ke langkah atau tahap kedua berikutnya, yaitu pelarangan mudik sebagaimana sudah ditetapkan lewat ratas bersama Presiden yang berlaku mulai 24 April -7 Mei 2020," tutur Kastorius.

Tindakan pelarangan mudik tidak ditempuh di awal. Karena tindakan atau kebijakan drastis yang langsung keras di awal, memiliki efek sosiologis berskala besar. Itu akan sulit diperbaiki, bila kondisi di lapangan kurang siap.

Baca juga : Jamin Keamanan Pangan Asal Jepang dari Cemaran Radioaktif, Kementan Terapkan ini

"Banyak aspek harus dipersiapkan. Termasuk, kecukupan dan kelancaran distribusi logistik termasuk kebutuhan pangan,” kata Kastorius.

Mendagri memberikan contoh nyata sudah terjadi di India. Di awal bulan April 2020, ketika India menetapkan lockdown secara tiba-tiba, yang langsung diikuti dengan law enforcement dengan sanksi yang keras. Ujungnya, memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat.

“Kita tidak menghendaki demikian,” tegas Kastorius. Maka, lanjutnya, kita menempuh gaya kebijakan yang gradual namun berlanjut, dari bersifat persuasif ke arah yang semakin tegas.

Ini tampak pada kebijakan larangan mudik yang harus diperhitungkan dari berbagai aspek, termasuk timing dan kondisi sosiologis masyarakat.

Baca juga : MPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Ancaman DBD

“Dengan cara gradual demikian, seluruh elemen masyarakat akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu. Sehingga, menghindari gejolak sosial akibat danpak kebijakan yang grusa-grusu,” terangnya.

Presiden Jokowi bersama Kemendagri serta kementerian lain tampak solid, tenang dan secara gradual solid menyatukan gerak Pusat-Daerah di dalam menghadapi Covid-19. Mulai dari isu penanganan kapasitas kesehatan, isu mudik, bansos dan jaring pengaman sosial hingga realokasi APBD dari 540 Pemda untuk fokus menangani Covid-19.

Hasilnya, mobilitas sumberdaya nasional, termasuk kekuatan gotong-royong masyarakat dapat dikerahkan secara solid untuk melawan Covid-19. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.