Tahun Depan, BP Tapera Salurkan KPR Sejahtera FLPP Rp 22 T

 Sebelumnya 
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan, pihaknya mendapat mandat untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp 22 triliun atau setara dengan 200 ribu unit rumah di 2022.

BP Tapera sebagai pengelola tabungan perumahan rakyat hadir, dan menjadi solusi penyediaan dana murah jangka panjang.

“Terutama dalam pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia melalui penyaluran FLPP di samping terus melaksanakan Program Tapera secara berkelanjutan,” jelas Adi.

Ia melanjutkan, dengan dibentuknya BP Tapera maka sesuai amanat dari UU 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, alokasi dana bergulir FLPP yang selama ini dikelola oleh BLU PPDPP dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera sebagai Tabungan Pemerintah.

Baca juga : Ulang Tahun ke 45, Pyridam Farma Luncurkan Pyfaesthectic

Selanjutnya, dana FLPP pada BP Tapera akan diperlakukan sebagai Investasi Pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019, di mana kebijakan tata kelolanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pengawasannya dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pengelolaan FLPP oleh BP Tapera selaku OIP akan memberikan nilai tambah berupa konsolidasi kebijakan pembiayaan perumahan, integrasi program perumahan, perlindungan hukum, dan variasi instrumen investasi.

Adi menambahkan, saat ini BP Tapera terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti, Perbankan selaku Bank Pelaksana, Pengembang, Lembaga Pembiayaan, hingga Pemerintah Daerah (Pemda) agar penyaluran pembiayaan perumahan FLPP tepat sasaran.

Selain itu, BP Tapera akan terus memberikan literasi kepada masyarakat khususnya MBR bahwa, layanan FLPP tetap berjalan normal sebagaimana yang dijalankan oleh BLU PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan).

Baca juga : Tahun Depan, Pertamina NRE Targetkan Energi Bersih Terpasang 3,2 GW

Menurut Adi, selama ini demand akan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pertama jauh lebih besar dari supply, jadi kita awali dengan Pembiayaan Perumahan Tapera. Program Tapera tersedia khususnya bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ingin memiliki rumah pertama. Sehingga ragam sumber pembiayaan atas demand perumahan dapat lebih maksimal.

“Perpindahan layanan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera, merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program pembiayaan. BP Tapera diharapkan mampu menjadi penyedia layanan satu pintu atas kebutuhan sumber dana pembiayaan murah dan terjangkau,” tegas Adi.

Selama ini berbagai dukungan fiskal untuk sektor perumahan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan, baik melalui insentif perpajakan, skema belanja K/L, subsidi, Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan, Dana Bergulir (FLPP), dan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN/Badan.

Sejak  2015, alokasi APBN untuk berbagai skema di atas terus mengalami peningkatan, yaitu Rp 13,330 miliar tahun 2015, Rp 15,255 miliar tahun 2016, Rp 18,097 miliar tahun 2017, Rp 8,532 miliar tahun 2018, Rp 18,813 miliar tahun 2019, Rp 24,196 miliar tahun 2020, dan Rp 33,471 miliar tahun 2021.

Baca juga : Bank Mandiri Salurkan KUR Hingga Rp 31,75 T

Adi menyatakan, investasi Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

“Komitmen kami dalam peralihan FLPP ke BP Tapera, bukan hanya dari sisi pengelolaan dana saja namun meliputi sistem tata kelola, sumber daya manusia, hingga seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud (teknologi informasi),” pungkas Adi. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.