Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Pasang 2 SPKLU Di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung upaya PT PLN (Persero) dalam membangun ekosistem kendaraan listrik.

Salah satunya dengan mengoperasikan dua unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, kemarin.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mendukung terbentuknya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui penyediaan infrastruktur SPKLU di kantor Pemerintah.

"Dua SPKLU yang diresmikan ini tergolong dalam medium charging dengan perkiraan waktu pengisian 4 jam, yang cocok dipasang di perkantoran dengan waktu parkir yang cukup lama," katanya.

Baca juga : Larangan Ekspor Batu Bara Jaga Keandalan Pasokan Listrik Nasional

Menurutnya, dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan keekonomian usaha penyediaan SPKLU, Pemerintah memberikan beberapa kemudahan.

Diantaranya, kata Ida, Pemerintah telah menetapkan Insentif Tarif Curah kepada Badan Usaha sebesar Rp 714 per kilo Watt Hour (kWh) untuk Badan Usaha SPKLU untuk dijual kembali dengan Tarif Layanan Khusus sebesar Rp. 2.475/kWh.

Kemudian, Pemerintah memberikan beberapa insentif berupa Keringanan Biaya Penyambungan atau Jaminan Langganan serta Pembebasan Rekening Minimum selama dua tahun pertama bagi Badan Usaha SPKLU dan pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk Pengisian Angkutan Umum.

"Terkait KBLBB diperkirakan sebanyak 80 persen pengguna akan lebih banyak melakukan pengisian di rumah (Instalasi Listrik Privat) yang membutuhkan ketersediaan daya di rumah yang cukup besar," jelasnya.

Baca juga : Mobil Listrik Jadi Kendaraan Resmi KTT G20, PLN Bangun 21 SPKLU Di Bali

Dengan banyaknya pengembangan SPKLU dan kendaraan listrik, akan mengurangi konsumsi bensin fosil.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, transisi energi merupakan keharusan yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang dan memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi biaya impor energi.

"Indonesia dalam pertemuan G20 dan COP26 mencanangkan Net Zero Emission di tahun 2060. Jadi, diperlukan percepatan program transisi ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan khususnya transportasi melalui akselerasi penggunan kendaraan listrik," katanya.

Bob menilai, kendaraan listrik lebih ekonomis dan berwawasan lingkungan dibandingkan kendaraan yang menggunakan internal combustion engine.

Baca juga : Perkuat Keandalan Listrik Pulau Sumbawa, PLN Bangun SUTT Bima-Sape Senilai Rp 120 Miliar

Ia menjelaskan, untuk jarak 10 km, kendaraan listrik hanya membutuhkan Rp1.100. Ini lebih murah dibanding pengeluaran mobil berbahan bakar minyak sebesar Rp 9.000 untuk jarak yang sama.

Selain itu, PLN juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik. PLN memberikan keringanan pasang baru dan tambah daya di rumah bagi pelanggan PLN yang memiliki kendaraan listrik. Untuk tambah daya, bayarnya hanya Rp 150.000, yang biasanya sampai 4,8 juta.

"Kita juga melakukan pemasangan home charging. Waktu pemasangan itu, tambah dayanya gratis. Lalu dalam pemakaian sehari-hari diskon 30 persen untuk pemakaian jam 10 malam hingga jam 5 pagi," tuturnya.

Bob menambahkan, sebagai badan usaha yang diberi mandat menjadi pelopor dan pendorong ekosistem KBLBB melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.