Dark/Light Mode

Jurisdiction Collective Action Forum, Dialogue #6

Gotong Royong Bangun Inovasi Finansial Dan Kemitraan Untuk Pendekatan Yurisdiksi

Rabu, 9 Februari 2022 13:33 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

 Sebelumnya 
Ditambahkannya, komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah adalah faktor kunci terselenggaranya kolaborasi PPP di tingkat sub nasional. Ada beberapa skema pembiayaan dan investasi untuk kegiatan 'hijau' yang tersedia di tingkat nasional yang dapat di akses di daerah.

Penasihat Senior Ekonomi Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan, pemerintah memiliki berbagai perangkat fiskal dan dana melalui organisasi anggaran sektoral atau kementerian terkait.

Fasilitas pembiayaan ini sudah tersedia di tingkat nasional dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah juga. Contohnya, pemerintah mendanai 27 persen dari total 365 miliar dolar AS untuk mencapai target NDC antara 2020-2030 diikuti potensi sektor swasta berkontribusi hingga 33 persen.

Baca juga : Gotong Royong Membangun Perspektif Petani Swadaya Menuju Keberlanjutan

Anggaran Pemerintah provinsi termasuk beberapa hibah khusus seperti DAK Fisik/non-Fisik, dan Dana Desa serta metode transfer fiskal ekologis, juga tersedia dalam dana APBN.

"Diperlukan stimulasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah dan melibatkan sejumlah besar investor melalui kemitraan antara banyak pihak, pemerintah dan non-pemerintah," ujar Indra.

Dia menilai, ini momentum yang baik. Pemerintah Daerah dengan sektor lokal dapat membentuk mekanisme kerja sama pemerintah-swasta untuk dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah. "Kita sangat terbuka untuk adanya pengembangan dan perbaikan ke depan," tegasnya.

Baca juga : Meningkatkan Kualitas Investasi Pada Pendekatan Yurisdiksi

Sementara Direktur Eksekutif Bumitama Agri Christina Lim berpendapat, pelaku bisnis harus dapat menghubungkan upaya konservasi dengan valuasi ekonomi agar masyarakat sekitar dapat mandiri dan berkelanjutan.

Beberapa program berbasis masyarakat yang didorong oleh Bumitama salah satunya lewat program sertifikasi petani kecil dan pre-financing to plasma.

"Saat ini bisnis tidak lagi membicarakan tentang bisnis melainkan mendorong konservasi berbasis komunitas dengan melakukan engagement yang dapat diterapkan dan direplika oleh wilayah lain yang juga membuka kesempatan bagi stakeholder dan juga investasi masuk agar dapat di-scale up," jelas Christina.

Baca juga : Gotong Royong Bangun Perencanaan Keuangan Lewat Pendekatan Yurisdiksi

Webinar JCAF Dialogue #6 kali ini bertujuan untuk mewadahi dialog yang konstruktif dan berbasiskan solusi untuk mempererat kolaborasi mendorong pertumbuhan Indonesia yang rendah karbon lewat berbagai prioritas.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.