Meningkatkan Kualitas Investasi Pada Pendekatan Yurisdiksi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pendekatan yurisdiksi (Juridical Action/JA) adalah pendekatan yang memungkinkan adanya integrasi antara pihak pemerintah, perusahaan, dan komoditas pertanian untuk membuka peluang untuk mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan di tingkat yurisdiksi atau daerah.

Dalam suatu yurisdiksi, kemakmuran dicapai melalui keseimbangan produksi dan perlindungan hutan tropis dan keanekaragaman hayati untuk mencapai tingkat keberlanjutan yang optimal, melestarikan ekosistem untuk jasanya, dan memonetisasi nilai jasa di yurisdiksi tersebut.

Infrastruktur JA akan dikembangkan sesuai karakteristik spasial dan ekosistem yurisdiksi. Secara khusus, studi kasus ini membahas penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi untuk menjaga kemakmuran dalam suatu yurisdiksi juga dikenal sebagai "Green Growth" atau "Green Prosperity".

Secara khusus, studi kasus ini membahas penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kepercayaan dan selera investor untuk berinvestasi dalam pendekatan yurisdiksi.

Baca juga : Wanita Ini Terobsesi Bikin Tato Pembunuh Berantai

Beberapa penyesuaian mungkin diperlukan untuk menghentikan deforestasi, seperti instrumen keuangan yang memungkinkan pembiayaan skala besar dikelola dengan baik, instrumen peraturan yang perlu ada untuk memfasilitasi investor.

Juga, pengaturan kelembagaan yang memungkinkan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tata kelola yang menyeluruh, multi-stakeholder dan multi-level, serta kemampuan untuk melakukan pendekatan yurisdiksi di tingkat sub-nasional.

Laporan IPCC terbaru menjadi dasar penetapan “kode merah untuk kemanusiaan”, menunjukkan bahwa bumi sudah dalam krisis iklim dan benar-benar membutuhkan aksi nyata. Sektor berbasis penggunaan lahan untuk pertanian, kehutanan, dan lainnya merupakan sektor strategis yang menyumbang sekitar seperlima dari emisi global.

Upaya untuk menghentikan deforestasi muncul tidak hanya dalam konteks menghindari emisi dari deforestasi dan meningkatkan penyerapan karbon, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan keseluruhan rantai pasokan komoditas. 

Baca juga : Meski Pandemi, Johnson & Johnson Indonesia Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Perusahaan berbasis komoditas dan barang konsumsi telah mencoba mengurangi deforestasi, bahkan menetapkan target deforestasi. Sebagian besar inisiatif investasi swasta saat ini berbasis proyek atau konsesi yang masih berskala kecil.

Pemantauan kinerja pengurangan deforestasi dianggap cukup sederhana dan risikonya dianggap dapat dikelola karena investor biasanya terlibat langsung dengan badan usaha. Namun, penanganan skala kecil memiliki kelemahan, misalnya kebocoran informasi dan peningkatan deforestasi di luar konsesi.

Pendekatan yurisdiksi diformulasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan definisinya, yurisdiksi didefinisikan sebagai lanskap yang secara geografis ditentukan oleh politik atau batas-batas administratif, termasuk negara, negara bagian atau provinsi, dan kabupaten atau kota.

JA menjadi daya tarik bagi sektor swasta untuk berinvestasi dengan nyaman dan di saat bersamaan memungkinkan penghitungan emisi karbon di cakupan sub-nasional yang masih merupakan tantangan.

Baca juga : Kapolri Instruksikan Semua Kapolda Kawal Investasi Yang Masuk Ke Indonesia

Untuk menghentikan deforestasi dalam skala besar, upaya di sektor komoditas yang secara tradisional menangani deforestasi baik di dalam perusahaan atau di seluruh rantai pasokan telah bergeser ke keberlanjutan yurisdiksi yang menangani seluruh area sumber.

Dengan ekosistem yang sudah berjalan untuk mendorong pendekatan Yurisdiksi, diperlukan pelibatan sektor finansial atau investasi untuk mengakselerasi upaya di skala yang lebih besar agar capaian pemerintah lebih besar.

"Melalui studi Investment Case of Jurisdictional Approach, kita lihat elemen investasi penting untuk mendorong ekosistem yang sudah ada yang dulu terbatas pada project-based atau concession-based. Dan, untuk mengakselerasi investasi tersebut agar lancar diperlukan kebijakan, strategi, peta jalan, dan peraturan yang tepat serta kesiapan semua pemangku kepentingan harus terencana. Koordinasi antar sektor dan skala yurisdiksi diperlukan untuk merencanakan dan mengelola investasi yurisdiksi secara kolaboratif," ujar Agus Sari, Chief Executive Officer Landscape Indonesia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.