Sosiolog: Tekan Jumlah Perokok, Perlu Roadmap IHT Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Alih-alih mengurangi jumlah perokok, kenaikan cukai ternyata untuk meraup dana segar dalam waktu singkat. Kata Sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Umar Sholahudin, kebijakan tersebut hanya menguntungkan pemerintah. Tidak ada kaitannya dengan upaya menghentikan jumlah perokok.

Ia menilai kenaikan cukai rokok kurang tepat. Selain tidak berpengaruh positif pada jumlah masyarakat perokok, kebijakan ini juga berpotensi mematikan buruh industri rokok dan petani tembakau.

"Kecuali kalau pemerintah siap dengan lapangan pekerjaan pengganti bagi jutaan tenaga kerja di sektor industri rokok dan mata pencaharian pengganti bagi petani tembakau. Mencari pengganti lapangan pekerjaan bagi petani tembakau itu bukan hal yang mudah. Apalagi saat ekonomi mengalami krisis seperti saat ini," kata Umar, Jumat (25/2).

Untuk mengurangi prevalensi perokok, tentu bukan melalui kenaikan cukai. Tetapi melalui kesadaran masyarakat akan bahaya merokok.

Baca juga : Usulan Cak Imin Picu Konflik Politik Nasional

Selain itu, penegakan hukum. Misalnya, menggalakkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Sebab itu, diperlukan roadmap agar masa depan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Selain tertera berapa kenaikan rokok dari tahun ke tahun, roadmap berfungsi sebagai pijakan IHT. Dan yang tak kalah pentingnya, pemerintah punya agenda membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.

"Untuk itu roadmap ini harus dibuat bersama oleh berbagai pihak yang ada dalam negara ini. Termasuk melibatkan petani tembakau dan aktivis kesehatan. Bukan hanya dibuat oleh pihak pemerintah tanpa berdiskusi dengan pihak lain," pinta Umar.

Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Ahmad Guntur menganggap, kenaikan cukai rokok 12,5 persen ini terlalu besar. Sekalipun pemerintah lagi membutuhkan dana segar, idealnya kenaikan tidak lebih dari 8 persen.

Baca juga : Lewat Bimtek, Kementan Perkuat SDM Peternak Nasional

Sebab itu, diperlukan roadmap industri rokok nasional. Roadmap tersebut perlu dibuat bersama antara pemerintah dengan pelaku industri rokok, petani tembakau, dan tenaga Kesehatan.

"Roadmap sangat penting untuk melindungi keberlangsungan industri rokok nasional yang mana pembuatan roadmap tersebut harus melibatkan stakeholder terkait," kata Guntur.

Dosen Universitas Negeri Jember Fendy Setyawan memahami, cukai merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat strategis. Ada dua aspek pendekatan yang dilakukan pemerintah: instrumen pengendalian dan meningkatkan penerimaan negara.

Memang benar mengerek penerimaan negara. Tetapi, ada masalah lain. Pendapatan masyarakat mengalami penurunan, khususnya petani tembakau dan buruh rokok. Beda halnya jika ada roadmap IHT.

Baca juga : Bamsoet Dorong APLI Tingkatkan Perekonomian Nasional

"Masalahnya adalah dalam penyusunan roadmap ini juga tekanannya cukup besar baik dari institusi pemerintah terkait maupun industri. Karena jangan sampai hanya atas nama kesehatan potensi sumber daya yang kita miliki dan keberlangsungan IHT ini terdampak, karena kaitannya hulu hilir ini kan sangat jelas untuk IHT, dan ini spesifik geografis terkait dengan bahan baku," ulas Fendy. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.